Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menyoroti koalisi parlemen yang digagas Demokrat dengan merangkul Gerindra dan Hanura. Bagi PKS, koalisi itu tidak permanen.

"Kebetulan yang memberikan dukungan PT kecil, itu Demokrat bukan berkaitan dengan koalisi yang permanen. Itu pilihan untuk dukungan saat kemarin saja," kata Ketua DPP PKS Abdul Hakim.

Hal ini disampaikan Abdul sebelum acara diskusi Polemik bertajuk UU Pemilu Bikin Pilu di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/4/2012).

Menurut dia, PKS juga mendukung partai politik menengah ke bawah terkait PT yang paling kecil 3,5 persen.

Ia menegaskan perbedaan antara PKS dan Demokrat dalam dukungan terhadap RUU Pemilu hanya sebatas persoalan keyakinan dan pemahaman konstitusi.

"Tentu masing-masing parpol punya visi, misi dan ideologi. Bagi kami, sistem tertutup ini adalah pelemahan konstitusi," ujar dia.

Abdul meminta persoalan perbedaan tersebut tidak dikaitkan dengan masalah koalisi. "Variannya sangat banyak. Jadi di DPR itu varian terlalu banyak pilihan. Nanti masing-masing tergantung kebijakan visi, misi dan ideologi," papar Abdul.

Dikatakan dia, PKS hingga saat ini masih menjadi bagian dalam Setgab Koalisi.

"Apa yang disampaikan Presiden PKS adalah statemen resmi bahwa kami masih berada di koalisi seperti itu posisi kami sampai saat ini," kata dia.

Abdul juga menjelaskan hal-hal yang mengganjal dalam RUU Pemilu kemarin. PKS dan PDIP memperjuangkan sistem pemilu terbuka.

"Dalam konstitusi bahwa peserta pemilu partai politik untuk DPR dan DPRD maka menurut kami sistem pemilu tertutup itu pertimbangannya adalah kadernisasi, berbeda dengan terbuka yang sangat liberal. Artinya, peran partai politik sangat minim di situ," papar dia.

Dengan sistem pemilu terbuka, lanjut dia, orang yang dipilih bisa digunakan partai politik itu sebagai kendaraan. "Dia bisa loncat dari partai ke partai lain asal punya back up pendanaan yang besar," ujar dia. (aan/ndr)