» Pimpinan DPRD Kulonprogo Bantah Ada Masalah Dalam Pelaksanaan APBD

KULONPROGO (KRjogja.com) - Pimpinan DPRD Kabupaten Kulonprogo membantah pelaksanaan APBD 2009 bermasalah sehingga menjadi alasan penundaan pengambilan keputusan pada sidang paripurna penyampaian nota keuangan oleh bupati. Isu yang beredar, penundaan tersebut karena pimpinan dewan khawatir banyak fraksi akan menolak nota keuangan pelaksanaan APBD 2009 yang disampaikan bupati.
"Keputusan dalam sidang paripurna dewan pada Jumat 6 Agustus 2010 ditunda karena masalah teknis dan waktu, dimana pendapat fraksi-fraksi ketika itu terkumpul sudah terlalu malam, dan substansi pendapat mereka belum sinkron, sehingga tidak bisa disimpulkan," kata Ketua DPRD Kulonprogo Yuliardi, Senin (9/8).

Mengenai jadwal pelaksanaan sidang paripurna pascapenundaan, menurut Yuliardi masih menunggu keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus). "Masih nunggu rapat Bamus sambil mengagendakan rapat-rapat lainnya," katanya.

Menurut dia, penundaan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna tersebut karena waktu pelaksanaanya sudah terlalu malam, dan sekretaris dewan terlambat menerima pandangan dari fraksi-fraksi. Sementara itu, penundaan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna yang membahas nota keuangan APBD 2009 menimbulkan kekecewaan di kalangan anggota dewan.

Anggota DPRD Kulonprogo dari Fraksi PKS Ajrudin Akbar mengatakan penundaan pengambilan keputusan bukan hanya terkait masalah waktu, karena dalam tata tertib (tatib) bisa saja waktu pelaksanaan rapat yang dibatasi sampai pukul 23.00 WIB, diperpanjang. "Saya kira ada substansi lain, sehingga pengambilan keputusan untuk persetujuan ditunda. Namun, saya tidak mau menyebutkan substansi itu,” katanya. (Ant/Van)
krjogja.com

Artikel Terkait:

1 comments

Tulis Komentar Anda Di Bawah Ini