WATES-ONLINE (BLOGnya CAK IMAM): Pram: Kalau SBY Mantap dengan PKS, Monggo...

Pram: Kalau SBY Mantap dengan PKS, Monggo...

VIVAnews -- Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam sidang paripurna berbuntut panjang. Tak hanya terancam ditendang dari koalisi, PKS juga disebut-sebut bakal kehilangan tiga menterinya di kabinet. Meski semua itu belum tentu, menunggu kepastian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Soal itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung berpendapat, kewenangan sepenuhnya soal nasib PKS, terutama para menterinya ada di tangan presiden. Sebab, negara kita menganut sistem presidensiil.

"Presiden dapatkan legitimasi langsung dari rakyat. Menurut saya Presiden tidak perlu didorong atau ditarik untuk pengurangan atau penambahan jumlah menteri," kata dia di Gedung DPR RI, Senin 9 April 2012. "Saya pribadi melihatnya seperti percintaan ABG (anak baru gede) saja. Mau mutusin, lanjut atau tidak, jangan didorong-dorong."

Presiden, tambah Pramono, sudah tahu cara memutuskan, namun tak perlu juga harus berlama-lama mengambil keputusan. "Presiden tidak perlu mendelegasikan kepada yang lain."

Dalam hal ini, termasuk parpol tertinggi untuk mengumumkan. "Itu sepenuhnya kewenangan Presiden, jadi tak perlu menunggu orang untuk mengumumkan. Ini ditunggu rakyat," kata dia.

Pramono mengingatkan, yang memiliki legitimasi adalah presiden. Sementara Sekretariat Gabungan, koalisi partai pendukung pemerintahan hanya bagian kecil. "Jadi kalau SBY mantap bersama PKS, monggo, tidak mantap bersama PKS juga monggo," kata dia.

Sebelumnya, meski sedang 'digoyang', Presiden PKS, Luthfi Hasan, mengungkapkan partainya sebenarnya masih ingin berada di dalam koalisi.

Menurut Luthfi, keinginan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya kepada publik. "Jadi rasa tanggung jawab kepada publik bisa mengalahkan segala perasaan dan suasana hati," kata Luthfi Hasan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 7 April 2012. "Yang disebut tanggung jawab adalah segala-galanya buat kami."

Menurut dia, rasa tanggung jawab kepada publik inilah yang memberi ketenangan bagi PKS meski digoyang isu akan dikeluarkan dari koalisi. "Kalau bukan rasa tanggung jawab kepada publik, sudah barang tentu suasana ini akan memengaruhi pikiran. Tapi karena kita berbasis rasa tanggung jawab, maka suasana hati bisa kita kalahkan." (eh)