Warga Solo Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Jokowi Saat Jadi Walikota
VIVAnews - Sejumlah
orang dari Tim Advokasi Anti Kebohongan Surakarta (TANGKIS) mendatangi
Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menanyakan tindak lanjut laporan
terdahulu mereka mengenai dugaan korupsi duplikasi dan manipulasi data
Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (Solo), Jumat 27
Juni 2014.
Mereka sebelumnya telah melaporkan kasus yang diduga melibatkan
mantan walikota Solo yang kini maju sebagai calon presiden, Joko Widodo,
pada 30 Agustus 2012 lalu. Namun karena dinilai tidak ada tindak lanjut
dari KPK, mereka kembali mendatangi lembaga anti rasuah itu.
"Bahwa terkait laporan klien kami dalam hal ini belum ada
pemberitahuan perkembangan secara jelas yang dikeluarkan oleh KPK sejak
30 Agustus 2012," kata perwakilan Tim TANGKIS, Agus Setiawan di Gedung
KPK.
Dia menuturkan, dalam kedatangannya kali ini, mereka turut serta
membawa saksi untuk menguatkan laporan mereka. "Kami akan mengajukan
lagi saksi. Kami punya 10 saksi," kata dia.
Sebelumnya, dalam laporannya yang terdahulu, mereka tidak hanya
melaporkan Jokowi selaku Walikota Solo, tapi juga jajarannya yakni
Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kota Solo. Pelanggaran tindak pidana korupsi itu diduga
dilakukan pada anggaran Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan/Sekolah
Negeri dan Swasta (BPMKS) tahun 2010.
Semula, biaya yang dianggarkan dalam APBD Perubahan adalah sebesar
Rp35 miliar, dengan Rp23 miliar diperuntukkan BPMKS untuk sejumlah 110
ribu siswa. Namun setelah dilakukan verifikasi, tercatat hanya 65 ribu
siswa dengan nilai anggaran Rp10 miliar. (adi)
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516763-warga-solo-minta-kpk-usut-dugaan-korupsi-jokowi-saat-jadi-walikota
0 comments
Tulis Komentar Anda Di Bawah Ini