Dalam foto yang diperoleh detikcom, Sabtu (30/8/2014), niat Hamdani untuk menjadi masinis memang sangat maksimal. Tak segan-segan dia memakai seragam masinis.
Tak tanggung-tanggung, dasi khas ala masinis yang berwarna hitam juga dikenakan oleh Hamdani. Supaya makin meyakinkan, Hamdani pun mengenakan topi dengan logo commuter line.
Tetapi sayang Hamdani tidak mengetahui bagaimana seorang masinis bekerja. Seorang masinis harusnya berdiam diri di ruang kemudi tetapi Hamdani malah bolak-balik di dalam rangakaian kereta. Petugas keamanan dalam kereta pun curiga.
Merasa gerak-geriknya tercium, Hamdani mencoba lari dari kejaran petugas. Tetapi niatnya gagal dan Hamdani berhasil diciduk petugas di Stasiun Duri pada Jumat (29/8) sekitar pukul 09.00 WIB.
Pada petugas dia mengaku memakai seragam masinis karena ingin memikat wanita.
"Dia sih mengakunya ada wanita yang dia suka jadi dia pengen bergaya dengan seragam masinis," kata Kahumas PT KAI daops I Agus Komarudin kepada detikcom, Jumat (29/8/2014).
http://news.detik.com/read/2014/08/30/052829/2676640/10/ini-sosok-hamdani-si-masinis-gadungan-yang-coba-kelabui-wanita?9922022
"Kita masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD," kata Mangara saat dihubungi, Rabu (27/8/2014).
Mangara menuturkan, menurut PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, total hak yang diterima Ketua DPRD sebesar Rp35,16 juta, Wakil Ketua DPRD Rp45,16 juta, Anggota DPRD Rp30,29 juta.
Hak keuangan mereka tersebut terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, uang operasional, dan perumahan. Penerimaan ketua DPRD lebih kecil dari wakil ketua DPRD disebabkan ketua DPRD mendapat rumah dinas dan wakil ketua tidak, mereka hanya dapat uang pengganti sebesar Rp20 juta per bulan.
Berikut rincian gaji yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI:
1. Gaji Pokok
Ketua DPRD Rp3 juta
Wakil Ketua DPRD Rp2,4 juta
Anggota DPRD Rp2,25 juta
2. Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD Rp4,3 juta
Wakil Ketua DPRD Rp3,48 juta
Anggota DPRD Rp 3,26 juta
3. Tunjangan Komunikasi Intensif
Ketua DPRD Rp9 juta
Wakil DPRD Rp9 juta
Anggota DPRD Rp9 juta
4. Operasional
Ketua DPRD Rp18 juta
Wakil Ketua DPRD Rp9,6 juta
5. Perumahan
Ketua DPRD mendapat rumah dinas di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua DPRD Rp20 juta
Anggota DPRD Rp15 juta
6. Kendaraan
Ketua dan wakil DPRD mobil Camry
Anggota DPRD belum diputuskan.
(sus)
http://jakarta.okezone.com/read/2014/08/27/500/1030512/ini-gaji-anggota-dprd-dki-periode-2014-2019
Sejak Joko Widodo dijadikan capres oleh PDI Perjuangan sampai resmi diusung oleh empat parpol dan didaftarkan ke KPU, sejumlah anggota DPRD DKI mengeluhkan norma dan etika yang dibangun Joko Widodo karena ia tidak juga memberi pernyataan untuk pamit atau minta diri kepada anggota dewan.
"Jokowi tidak ada basa-basinya dengan DPRD DKI saat mau nyapres. Pamitan dengan dewan pun tidak. Jadi, sama sekali tidak pernah menganggap DPRD DKI itu ada," kata Ketua Komisi C DPRD DKI Maman Firmansyah, kepada wartawan, Senin (19/5/2014).
Menurut Maman, apa yang disebut Pemerintah Provinsi DKI itu adalah DPRD DKI dan Gubernur DKI.
"Jadi keduanya merupakan mitra strategis. Karenanya harus ada komunikasi yang baik. Jangan sampai menafikkan salah satu diantaranya," kata Maman.
Maman menilai Jokowi tidak menghargai institusi DPRD DKI yang ada di Undang-undang.
"Jangan berpikir sekarang ini dia jadi Presiden. Keberadaan dan norma pemerintahan yang termaktub dalam Undang-undang UU Nomor 32 tahun 2004 saja, tidak dia gubris," katanya.
Dalam UU tersebut, katanya, dinyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga norma dan etika pemerintahan.
"Dalam Permendagri juga jelas bahwa Gubernur berkewajiban menjaga stabilitas pemerintahan," katanya.
Menurut Maman, karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan ibukota negara dimana sebagai indikator persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya, maka etika dan norma politik perlu dikedepankan.
"Apalagi Jokowi menyerahkan tugas dan wewenangnya ke wagub DKI Ahok hanya terbatas. Padahal, ada persoalan penting yang harus ditangani," katanya.
Ia mencontohkan pada Juni dan Juli nanti ada paripurna APBD perubahan. Sementara, kewenangan wagub hanya terbatas.
"APBD perubahan DKI dan penetapannya kan, harus dilakukan oleh Gubernur," katanya.
Karenanya, kata Maman, hal ini sama saja Jokowi mengorbankan warga Jakarta.
"Kami sebagai anggota dewan tidak mau kalau warga Jakarta dikorbankan lagi," ujar Maman.
Selain itu, katanya, Sekretaris Daerah Pemprov DKI belum terpilih dan masih pelaksana tuga.
"Padahal, peran sekda itu sangat penting sebagai pimpinan tertinggi PNS dan SKPD," katanya.
Ia mengkhawatirkan sejumlah kinerja dan kebijakan strategis PNS dan SKPD dalam melayani warga Jakarta menjadi terabaikan.
"Karena instruksi dari Gubernurnya tidak jelas," katanya. (Budi Sam Law Malau)
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/maju-jadi-capres-tanpa-pamit-dprd-dki-tuding-jokowi-tak-beretika
Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Jakarta Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) memprediksi Pemilukada DKI Jakarta akan berlangsung dalam satu putaran. Alasannya, elektabilitas pasangan calon incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli masih teratas dengan persentase sebesar 47,22% dan masih bisa bertambah."Memang potensi satu putaran bisa tercipta dalam pilgub kali ini," ujar Direktur Puskaptis Husin Yasin dalam jumpa pers di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu ( 15/4/2012).
Menurut Husin, ada beberapa alasan dirinya memprediksi satu putaran dengan kemenangan Foke-Nara yaitu popularitas yang dimiliki incumbent masih tinggi, memiliki figur kepemimpinan dan dekat dengan warga.
"Kenapa Popularitas incumbet tinggi? Karena tahapan kesukaan masih di atas 50 persen," terangnya.
Namun, bukan berarti satu putaran tersebut adalah hasil final dari Puskaptis. Husain menjelaskan, dengan sisa sisa waktu selama dua bulan menjelang pelaksanaan Pemilukada, masing-masing calon lainnya masih memiliki kesempatan meraih simpati masyarakat untuk mengungguli calon incumbent.
"Incumbent ketemu Jokowi atau Hidayat. Artinya jika mereka bisa menekan laju incumbent. Tapi kalau cara kerja tim lemah, potensi satu putaran tinggi," kata Husain.
Di dalam survey yang dilakukan pada 2 sampai 7 April 2012 tersebut, pasangan Jokowi-Ahok meraih tingkat elektabilitas sebesar 15,16% sedangkan pasangan HNW-Didik persentase sebesar 10,28%.
"Dengan sisa waktu dua bulan ini, kalau Jokowi dan HNW kerja keras maka bisa menuju dua putaran melawan incumbent," tegasnya.
sumber:detik.com
Jakarta Memperhatikan rakyat miskin, demikian fokus pasangan bakal cagub-cawagub DKI Jakarta, Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini. Mereka berjanji menaikkan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin menjadi Rp 1 triliun."Strategi utama kami jika terpilih memimpin Jakarta akan menaikan JPK Gakin dari Rp 600 miliar saat ini menjadi Rp 1 triliun. Sehingga dapat menjamin masyarakat miskin untuk berobat secara gratis dan untuk semua jenis penyakit di semua sarana pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta," kata Hidayat.
Hal itu disampaikan dia usai peluncuran motor layanan PKS di Jalan Mujahidin, Kelurahan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu (15/4/2012). Menurutnya, nilai total APBD Jakarta pada 2012, sambung Hidayat, mencapai 36 triliun sangat cukup dan rasional untuk memberikan keberpihakan yang lebih baik terhadap rakyat miskin.
Hidayat juga sudah bertanya ke masyarakat apakah mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Jawaban yang didapat Hidayat, ternyata masih banyak rakyat yang belum puas.
"Apakah mereka dimudahkan, ternyata mereka belum dimudahkan. Jadi okelah kemarin mereka sudah berbuat. Itu sudah permulaan tapi banyak yang harus diperbaiki terkait mekanisme birokrasi, pelayanan dari RS," terang Hidayat yang mengenakan batik oranye kecokelatan.
Menurut dia, semua bisa maksimal kalau pemprov memiliki komitmen dan jaminan seluruh klaim dibayar dengan cepat. Fakta yang ditemukan Hidayat, beberapa RS merasa kesulitan untuk mendapat klaim. Bahkan ada yang mengaku dipingpong.
"Dan itu tidak boleh terjadi lagi ke depan. Maka kita akan membuat layanan pengaduan masyarakat. Siapaun yang merasa disusahkan baik rakyat, RS ataupun dokter merasa disusahkan, laporkan dengan data atau bukti yang mereka bawa. Kami segera menyelesaikan dan menindak, serta memberikan solusi," janji Hidayat.
sumber: detik.com
Jakarta Maraknya aksi kriminal di Ibu Kota Jakarta tentunya memerlukan pelayanan dan tanggapan ekstra cepat. Guna mewujudkan hal itu, Pemprov DKI Jakarta segera meluncurkan pelayanan panggilan darurat (emergency call) terpadu melalui sistem satu atap Public Service Centre 911."Layanan cepat dan tepat dalam kondisi darurat sangat diperlukan. Sebab, hitungan detik, menit menentukan kondisi seseorang. Waktu yang singkat itu bahkan jadi penentu hidup mati korban," kata Gubernur Fauzi Bowo dalam surat elektronik yang diterima detikcom dari Humas Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (14/3/2012).
Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, menyampaikan hal itu seusai menerima tenaga ahli dari layanan darurat Kanada, Mr. Gary Payne dan tenaga ahli dari Malaysia Mr Fazly yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Dr. Dien Emmawati, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka, Jumat (13/04/12).
Dengan kehadiran Public Service Centre 911, kata Foke, setiap warga Jakarta akan mendapat layanan secara maksimal, meskipun dalam kondisi darurat atau emergency.
"Ini akan sangat mengurangi korban, baik materil maupun moril, dari berbagai peristiwa atau bencana yang tidak diinginkan," ujarnya.
Foke sendiri mengaku telah telah menginstruksikan agar Public Service Centre 911 segera bisa beroperasi. Foke menambahkan, dirinya telah berokordinasi dengan berbagai instansi seperti Polda Metro Jaya dan menginstruksikan Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, Satpol untuk segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan.
Di tempat sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI dr. Dien Emmawati mengatakan program insiatif Gubernur Jakarta tersebut akan mengintegrasikan ambulance (rumah sakit dan dinas kesehatan), kepolisian, pemadam kebakaran dan Satplo PP.
"Nanti melalui satu sistem IT yang akan kita bangun, setiap panggilan yang masuk akan segera diketahui layanan bisa diberikan sesuai kebutuhan. Selama ini kan jalan sendiri-sendiri, sehingga pelayanan yang diberikan tidak optimal," katanya.
Sementara itu, tenaga ahli dari layanan darurat Kanada, Mr. Gary Payne menuturkan tidak terlalu sulit untuk membangun sistem layanan darurat 911 di Jakarta karena infrastruktur yang sudah ada sangat mendukung.
"Tinggal bagaimana menerapkan sistem dan mengefektifkan dengan sistem IT yang ada," kata Payne.
sumber:detik.com
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang ditunjuk KPU DKI Jakarta, banyak menemukan KTP pemilih yang berstatus pelajar, namun saat ini menjadi anggota TNI/Polri aktif.
Anggota TNI/Polri tidak diperkenankan mengikuti pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.
"KTP yang kami temukan seperti itu, tidak dimasukkan dan dicoret. Mungkin anggota TNI/Polri belum memperbarui statusnya. Status pelajar itu sebelum menjadi anggota TNI/Polri aktif," ujar Ketua Pokja Pemilih KPU DKI Jakarta Aminullah, Jumat (13/4/2012).
Menurutnya, bila ada DPS yang dicoret, maka harus ditulis dalam form A3.1 KWK. Form tersebut juga berlaku bila ada warga yang mengubah statusnya, seperti sudah menikah, janda, duda, atau berganti pekerjaan.
"Daftar pemilih tetap (DPT) baru kami tetapkan tanggal 22 Mei 2012. Dalam penetapan DPT, akan melibatkan stakeholder pemilu," jelas Aminullah.
Amin menjelaskan, penetapan DPT di tingkat PPS akan dilakukan rapat pleno terbuka pada 18 Mei 2012, yang dihadiri panitia pengawas lapangan dan tim kampanye masing-masing pasangan calon.
Bila ternyata tim kampanye menemukan ada pendukung yang belum masuk daftar pemilih, maka itu masih bisa dimasukkan.
"Kalau sudah ditetapkan tanggal 22 Mei, sudah tidak bisa dimasukkan lagi, kalau masih ada yang belum terdata," terangnya. (*)
TRIBUNJOGJA.COM, SOLO - Bakal Calon Gubernur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo tidak kehabisan akal untuk mendekati dan menarik simpati warga Jakarta.
Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut mengaku telah mendekati pemeran Si Doel Anak Betawi, Rano Karno untuk membantu kampanyenya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
Menurut Jokowi, Rano Karno merupakan figur yang kuat dan sangat identik dengan masyarakat Betawi. Selain itu, figur Rano sebagai seorang pemimpin juga kuat. Saat ini Rano Karno masih menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang.
"Saya sudah telepon Rano Karno, mau saya ajak keliling kampung. Saya ajak Rano karena beliau Wabup dan kedua beliau orang Betawi," kata Jokowi saat ditemui Tribun Jogja di Loji Gandrung Solo, Rabu (11/04/2012).
Dikatakan Jokowi, saat berkeliling kampung nantinya, Rano juga akan mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak khas Jokowi. Dirinya akan mengajak Si Doel keliling kampung dan bertemu dengan masyarakat di kawasan Jakarta Pusat.
"Kalau sama Si Doel mestinya nanti naik oplet, pakai baju kotak-kotak. Tapi saya belum tau nanti, kampungnya mana juga masih rahasia," ujarnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
VIVAnews - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid enggan mengomentari soal memanasnya koalisi partai politik di Pemerintahan SBY-Boediono. Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Didik Rachbini ini lebih suka berbicara soal pencalonannya dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI yang digelar Juli 2012.
"Jangan tanya masalah yang dalam kaitannya dengan koalisi," kata Hidayat usai memberi ceramah di Kantor Gerakan Pemuda Islam (GPI), Menteng, Jakarta, Jumat, 6 April 2012.
Menurut mantan Ketua MPR RI periode 2004-2009 ini, pembicaraan soal isu yang gencar berhembus menyebutkan PKS akan "ditendang" dari koalisi karena melanggar kontrak koalisi, bukanlah wewenang dirinya. "Itu bukan wewenang saya. Kalau Anda mau tanya, tentang Jakarta saja," kata Hidayat.
Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti diketahui menggelar rapat internal di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis malam, 5 April 2012. Pertemuan yang membahas perkembangan isu politik terkini itu dipimpin Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.
Hadir dalam pertemuan itu dua Menteri asal PKS, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri.
"Rapat rutin sebetulnya, ini rapat biasa seperti membuat semacam laporan perkembangan terakhir, biasa dibicarakan para menteri. Ya rapat rutin saja untuk memantau keadaan," kata Tifatul Sembiring saat itu.
Tifatul membenarkan pertemuan juga membahas tentang perkembangan koalisi dan isu reshuffle yang belakangan memanas.
"Iya itu juga salah satunya dibahas," kata Tifatul yang juga anggota Majelis Syuro PKS. "Dan saya juga ditanyakan tadi, bagaimana kondisi di Kementerian. Karena seperti beberapa saat yang lalu kita diinstruksikan untuk tetap bekerja. Maka saya bilang tetap bekerja seperti biasa," tambahnya
Namun saat disinggung bagaimana sikap partainya atas desakan agar mengundurkan diri dari koalisi, mantan Presiden PKS itu menanggapi santai. "Kami baik-baik saja dan biasalah itu, namanya juga politik, kan, biasa panas dingin," ujar Tifatul. (hp).
REPUBLIKA.CO.ID, PAYAKUMBUH, SUMBAR - Kader senior yang juga mantan pimpinan DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Golkar Asmadi Taher menyatakan tidak mendukung pasangan Almaisyar-Dedrizal yang diusung DPD Partai Golkar berkoalisi dengan PPP, PBR dan tujuh partai non parlemen.
Kepada wartawan di Payakumbuh, Jumat, dia mengaku akan mendukung pasangan Syamsul Bahri-Weri Yunaldi yang diusung DPC Partai Demokrat Payakumbuh sebagai calon wali kota dan wakil wali kota setempat.
"Saya bukan mendukung Partai Demokrat, tetapi mendukung Weri Yunaldi yang merupakan kader tulen yang ikut membesarkan Partai Golkar Payakumbuh," katanya.
Menurut Asmadi, pada pilkada Payakumbuh DPD Partai Golkar Payakumbuh memilih untuk mengusung calon bukan kader. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap mendukung kader Golkar meski tidak diusung partai berlambang beringin tersebut.
"Almaisyar dan Dedrizal jelas bukan kader Golkar, sementara sikap saya sangat jelas mendukung kader Golkar. Ini adalah sikap pribadi berdasarkan pengalaman berpolitik puluhan tahun," katanya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang berbeda dari penampilan calon Gubernur DKI Jokowi saat menunaikkan salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa Jakarta Pusat. Bila biasanya ia mengenakan baju kotak-kotak, kali ini Jokowi tampil mengenakan kemeja putih lengan panjang beserta kopiah putih.
"Ini kan di Masjid, ya pakai baju putih. Saya tetap bawa baju kotak-kotak, ada tiga di mobil," kata Jokowi, Jumat (6/4/2012) sembari menyapa para pedagang di kawasan masjid Sunda Kelapa.
Jokowi juga menjelaskan mengenai progres produksi baju kotak-kotak yang sudah menjadi ciri khasnya tersebut. Menurutnya baju kotak-kotak akan selesai diproduksi sebanyak 20 ribu buah pada minggu depan. "Saya beli baju kotak-kotak itu di Tanah Abang, di Ambasador juga ada," ucapnya.
Jokowi pun menilai masyarakat di Jakarta tak berbeda dengan masyarakat di Solo, begitu juga soal makanan. Jokowi sendiri memang menyempatkan diri makan siang di sebuah warteg dekat Masjid Sunda Kelapa. "Makanannya juga tidak beda dengan Solo. Disini cari tempe masih ada. Masyarakat Jakarta pun sangat baik," pungkasnya.
Penulis: Danang Setiaji Prabowo | Editor: Willy Widianto
