Peran usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Bumi Menoreh ini diharapkan dapat menjadi pelaku utama dari semua potensi yang ada dalam megaproyek ini.
“Kulonprogo dapat menjadi pintu gerbang pembangunan ekonomi di seluruh wilayah DIY. Prospek ke depan sangat cerah, meski dengan kondisi alam yang seperti ini, namun hal itu bisa diatasi dengan terobosan teknologi,” papar Triyono pada Forum Bisnis Pelaku Ekonomi Membangun Kerjasama Kemitraan dalam Menembus Pasar Internasional, Selasa (26/8/2014) di Rumah Makan Saiyo, Wates.
Adanya proyek bandar udara, pelabuhan hingga pertambangan pasir besi dapat mendorong ekonomi di Kulonprogo, terutama di wilayah pesisir. Dari semua potensi megaproyek tersebut peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah dibutuhkan. UMKM Kulonprogo diharapkan bisa jadi pelaku utama.
Dibukanya pasar bebas di tahun 2015 mendatang harus benar-benar dimanfaatkan pelaku UMKM Kulonprogo. Sudah saatnya pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan produk luar yang akan membanjiri pasar lokal.
Saat ini sudah cukup banyak produk asal Kulonprogo yang telah menembus pasar luar negeri. Ketua DPD Asosiasi Logistik DIY Nugroho Hapsoro mengungkapkan produk-produk tersebut antara lain kerajinan agel, arang briket dan teh mahkota dewa.
“Sebagian besar masih kerajinan. Belum lama ini ada juga yang mengirimkan kerajinan dari enceng gondok ke Kairo,” imbuh Nugroho.
Ketiga tersangka yang diamankan AF (30) wiraswasta warga Cikampek Jawa Barat, SG (30), warga Kedungsari Pengasih, dan HP (30) warga Kedungsari Pengasih. Ketiga tersangka beserta ganja dan dua handphone yang dipakai transaksi diamankan di Mapolres Kulonprogo.
Saat ditanya wartawan, tersangka AF mengaku ia hanya membantu AG yang berada di Jatim. Ia mengaku tidak tahu barang yang dibawa berisi ganja, dan AF tidak mau dituduh sebagai kurir ganja lintas provinsi. "Saya bukan kurir,"ujarnya.
Dikatakan Kasat Resnarkoba Polres Kulonprogo AKP R Agus Nursewan SH,pengungkapan ganja seberat 2 kilogram lebih ini merupakan prestasi Satnarkoba. Karena ini rekor pengungkapan ganja terbesar sejak dibentuknya Satnarkoba di Polres Kulonprogo.
"Ganja seberat 2 kilogram lebih telah kami kirim sampel untuk diuji di labforensik di Semarang dan hasilnya positif ganja,"kata Agus didampingi Kasubag Humas Polres Kulonprogo Iptu Suharsoyo, Rabu (14/05/2014).
Dijelaskan, transaksi ganja berawal dari komunikasi intensif dijalin antara AG yang berada di Jatim dan SG di Kulonprogo, agar mencarikan calon pembeli. SG minta bantuan HP, dan HP sudah mencarikan pembeli yakni YM. Karena itu, AG menyuruh AF yang ada di Jabar untuk membawa barangnya ke Kulonprogo. AF akhirnya ke Yogya dengan bus dan turun di Jombor Sleman, yang dijemput SG dengan sepeda motor ke rumahnya di Pengasih. Ganja seberat 2 kilogram lebih,dihargai Rp 6 juta yang belum sempat diedarkan, namun SG dan HP keburu ditangkap polisi saat akan mengantar pesanan tersebut di jalan wilayah Jatimulyo Girimulyo. Polisi juga menangkap AF di rumah SG.
"Kami masih kembangkan kasus ini untuk memburu AG dan YM. Sedang tiga tersangka yang sudah tertangkap akan dijerat pasal 114 ayat 1 dan 2 Jo 111 ayat 1 dan 2 UU 35/2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, dan bisa penjara seumur hidup,"kata Agus. (Wid)
TRIBUNJOGJA.COM, KULONPROGO - Tawuran antar suporter di Kulonrpgo, DIY, diduga karena ketidakpuasan terhadap hasil pertandingan. Rabu (11/4/2012) sore di lapangan Alun-alun Kota Wates digelar semifinal sepakbola Liga Pelajar Kulonprogo antara SMK 2 Pengasih melawan SMK Ma”arif I Wates.
Pertandingan tersebut sempat dihentikan oleh wasit pada menit ke 27 babak kedua dengan kedudukan 2-1 untuk kemenangan SKM 2 Pengasih. Tiba-tiba pendukung kesebelasan SMK Ma'arif yang jumlahnya lebih banyak langsung melempari batu ke arah pendukung dari kesebelasan SMK 2 Pengasih. Aksi tawur ini terjadi di tepi lapangan. Lempar batu ini sempat sulit dikendalikan oleh aparat keamanan karena jumlahnya tidak sebanding dengan pelaku tawur.
Setelah beberapa saat, aksi lempar batu dari kedua belak pihak akhirnya berhasil diredam oleh aparat keamanan. Pihak panitia akhirnya melanjutkan sisa waktu pertandingan. Setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, kedua supporter kembali terlibat bentrok.
Supporter kesebelasan SMK Ma’arif yang tidak terima dengan kekalahan yang diderita oleh sekolahnya mengejar supporter dari tim SMK 2 Pengasih. Pihak kepolisian yang jumlahnya tidak sebanding dengan pelaku tawuran sempat kewalahan memisahkan kedua belah pihak. Aksi berhasil dilerai setelah polisi Pengendali Massa dengan pentungan dan rompi tebal diterjunkan ke lokasi.
KULONPROGO (KRjogja.com) - Kapolres Kulonprogo AKBP K Yani Sudarto SIK mengimbau pengelola perusahaan angkutan baik antar kota antar provinsi/antar kota dalam provinsi (AKAP/AKDP) maupun angkutan pedesaan (angkudes) memperhatikan betul kondisi kendaraan mereka, sebelum membawa penumpang.
"Guna menghindari hal-hal yang tidak diingkan sekaligus untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang yang akan menggunakan jasa angkutan bus maupun angkutan pedesaan, saya mengimbau para pengelola dan sopir angkutan untuk melakukan pemeriksaan secara teliti kendaraannya laik jalan atau tidak sebelum mengantar penumpang," katanya usai memberikan pengarahan kepada petugas Satlantas setempat sesaat sebelum menggelar operasi terpadu bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Kodim 0731/Kulonprogo, di Terminal Wates, Kamis (16/2).
Setiap angkutan AKDP dan AKAP maupun angkutan pedesaan yang melintas di wilayah hukum Polres Kulonprogo harus dalam kondisi laik jalan. Jika dalam operasi gabungan petugas menemukan ada angkutan yang sebenarnya tidak laik jalan tapi beroperasi maka petugas diminta untuk bertindak tegas.
"Jangan pernah toleransi petugas misalnya membiarkan bus yang tidak laik jalan tetap beroperasi justru menjadi penyebab awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Agar selama menempuh perjalanan selamat, maka selain sopir harus mengetahui betul kondisi mesin, rem dan ban kendaraan serta sarana penunjang lainnya termasuk surat-surat kendaraan, penumpang juga harus mengingatkan sopir dan mencatat plat mobil yang mereka tumpangi untuk mengadukan sopir yang ugal-ugalan di jalan raya," tegasnya.
KBO Sat Lantas Polres Kulonprogo Iptu Sutarno yang memimpin operasi didampingi petugas Dishub Edwin menegaskan, operasi digelar sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan, mengingat belakangan ini insiden laka lantas yang melibatkan angkutan umum sampai merenggut puluhan nyawa masih sering terjadi.
"Mengenai hasil operasi, versi Sat Lantas yang melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan terjaring 9 pelanggar, delapan tidak ber-SIM dan satu sopir tidak membawa STNK. Sedangkan versi Dishub yang meliputi ijin trayek dan uji kendaraan atau KIR, menjaring 3 kendaraan, 1 ijin trayeknya telat dan 2 kendaraan lainnya belum diuji atau di KIR. Terhadap semua pelanggar kami berikan sanksi teguran dan peringatan untuk memperbaharui ijin trayek dan segera melakukan pengujian kendaraan," katanya. (Rul)
| |
| |
"Biayanya ditanggung pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pembangunannya dilakukan secara bertahap, dengan program yang berbeda," kata Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan Peikanan, dan Peternakan (Kepenak) Kulon Progo Eko Purwanto di Wates, Selasa (18/10).
Menurut Eko pemerintah pusat bertanggung jawab menanggung seluruh biaya pembuatan pemecah ombak menuju dermaga serta pengatur lalu lintas kapal. Pemerintah Provinsi DIY bertanggung jawab membangun kolam pelabuhan dan kolam kapal di dermaga, sedangkan Pemkab Kulon Progo membangun infrastruktur seperti jalan menuju pelabuhan dan fasilitas lain di antaranya gedung serta ketersediaan listrik.
"Pelabuhan dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing penanggung jawab itu. Meski demikian, ditargetkan pada akhir 2011 Pelabuhan Samudera Tanjung Adikarta sudah mulai beroperasi, minimal untuk kapal berukuran 10 grosston," katanya.
Menurut dia, biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam pembuatan pemecah ombak dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 melalui Balai Besar Wilayah Serayu Opak mencapai Rp50 miliar hingga Rp70 miliar.
Untuk pengerukan pasir di kolam kapal menggunakan DAK Provinsi DIY 2011 sebesar Rp16 miliar. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pembebasan tanah, Pemkab Kulon Progo mengeluarkan dana sebesar Rp2 miliar.
"Semua sudah berjalan sesuai dengan rencana. Diharapkan pembangunannya selesai dalam waktu dekat, sehingga pembangunan pabrik ikan di Kulon Progo cepat terealisasi, dan banyak investor berminat mengembangkan pabrik di kabupaten ini," katanya. (Ant/Tom)
|
KULONPROGO (KRjogja.com) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo mengimbau masyarakat saat memasuki musim penghujan mewaspadai penyakit demam berdarah dengue. Dari 12 kecamatan di Kulonprogo, ada lima kecamatan yang memiliki potensi tinggi masyarakatnya terserang DBD pada awal musim hujan diantaranya Kecamatan Wates, Pengasih, Nanggulan, Galur dan Lendah.
"Penyakit yang sangat perlu diwaspadai saat masuk musim hujan yakni demam berdarah dengue (DBD), karena banyaknya genangan air yang dapat digunakan untuk berkembangbiaknya jentik-jentik nyamuk dengan mudah," kata Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo Lestaryono di Wates, Selasa (11/10).
Meski belum masuk musim penghujan, ia meminta kepada masyarakat untuk mempersiapkan pencegahan lebih awal dengan cara membersihkan lingkungan dan menutup tempat air yang dapat digunakan untuk berkembang biak jentik-jentik nyamuk. "Sebagai persiapan untuk mengantisipasi kasus DBD, mayarakat harus mempersiapkan diri. Sebab, masa-masa awal musim hujan nanti banyak genangan air yang muncul,” katanya.
Ia mengatakan, kasus DBD di Kulon Progo sendiri tahun ini dinilai turun bila dibandingkan pada 2010. Hingga September 2011 kasus DBD yang tercatat di Dinkes sebanyak 106 kasus. Padahal, selama 2009, Dinas mencatat angkanya mencapai 292 kasus dan pada 2010 terdapat 472 kasus warga yang mengalami DBD.
"Setiap tahun memang masih ada kasus, namun kami sudah melewati siklus lima tahunan yang puncaknya terjadi pada 2010 lalu. Biasanya juga, kasus DBD menyerang pada awal tahun, sekitar Februari dan Maret," katanya.
Untuk mengantisipasi penyebaran DBD, kata dia, Dinkes akan mempersiapkan langkah strategis seperti menggalakkan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), gerakan 3M (menguras, menutup, mengubur) dan Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) oleh puskesmas di wilayah masing-masing.
"Sampai saat ini PSN menjadi senjata ampuh untuk mengurangi kasus DBD. Pengasapan adalah jalan terakhir, karena memiliki banyak efek negatif terhadap lingkungan," katanya. (Ant/Van)
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kulonprogo secara resmi menetapkan nomor urut keempat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada 2011. Penetapan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon dan Penentuan Nomor Urut Calon Peserta Pemilukada di Pendopo KPUD Kulonprogo kemarin (19/4).
Rapat dipimpin Ketua KPUD Siti Ghoniyatun dihadiri keempat pasang kandidat. Selain itu juga dihadiri Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo, Kapolres Kulonprogo, Dandim 0731/Kulonprogo, KPU Provinsi DIJ, Ketua Panwaslu disaksikan wakil partai politik/gabungan parpol yang mengajukan pasangan calon serta kader dan simpatisan.
“Pengundian nomor urut dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri pasangan calon dan wakil dari partai politik. Setelah diperoleh nomor urut maka akan segera dibuat daftar dan dilampirkan dalam berita acara,” ujar Siti.
Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang tertera dalam Peraturan KPU 13/2010 pasal 46. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut juga dilakukan Deklarasi Pemilukada Damai 2011 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh masing-masing pasangan calon.
“Deklarasi merupakan wujud nyata komitmen menyukseskan Pemilukada 2011 agar berlangsung dengan damai, tertib, aman, demokratis dan kondusif karena Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat. Selain itu juga menjadikan masing-masing pasangan memiliki mental siap menang dan kalah sebagai bagian dari demokrasi,” paparnya.
Nomor urut 01 ditempati pasangan Sarwidi-Hartikah (Sartika) yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), nomor 02 pasangan Mulyono-Muhammad Sumiyanto (NoTo) yang diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), nomor urut 03 pasangan Suprapta-So’im (Prakoso) diusung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan PKNU. Sedangkan nomor urut 04 pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo (Sehat) diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dalam rapat Pleno Terbuka tersebut juga dilakukan penandatanganan rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan ke KPUD Kulonprogo. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon tersebut dilampirkan berdasarkan berita acara no 20/BA/P.KADA/IV/2011 dengan Surat Keputusan (SK) nomor 25/Kpts/KPU.Kab.031.329599/P.KADA/IV/2011.
“Penulisan nama dan foto yang telah disetujui oleh masing-masing pasangan calon nantinya akan digunakan dalam surat suara Pemilukada Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 yang akan dilaksanakan 19 Juni mendatang,” paparnya.
Dalam Rapat tersebut, Toyo berharap agar pelaksanaan kampanye dapat dilaksanakan damai dan aman, tenteram jujur dan adil. “Saya ucapkan selamat pada keempat pasangan calon dan berharap agar masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakannya untuk memilih pada 19 Juni mendatang. Suara masyarakat menentukan masa depan Kulonprogo,” ungkapnya.
Semua pasangan cabup dan cawabup tidak mempermasalahkan nomer urut yang mereka dapatkan. Seperti biasa, mereka memberikan alasan ‘kilat’ dengan nomer urut yang diperolehnya, Nomer urut satu mengatakan bahwa ‘satu’ merupakan awal kemenangan. Nomer urut tiga menyebut sebagai kemudahan bagi pemilih muda untuk mencoblos karena seperti lambang musik metal yang digandrungi anak muda. Sedangkan nomer urut empat beralasan letaknya di kanan memudahkan pemilih menentukan pilihan. Ada-ada saja. (c4)
|
"PKB Kulonprogo tidak pernah berupaya melakukan penggantian pasangan yang telah didaftarkan di KPU. PKB hanya mengusung SarTika, tidak ada pergantian,” kata Ketua Desk Pilkada PKB setempat Soleh Wibowo SAg, Senin (28/3) malam.
Dikatakan, wacana penggantian dari pasangan SarTika ke pasangan Zuhadmono Ashari-Anwar Hamid hanya isu yang sengaja dihembuskan demi kepentingan politik. Secara internal PKB juga tidak pernah menghembuskan wacana pergantian pasangan balon.
Mengacu hasil rapat pleno pengurus DPC, rekomendasi dari DPP PKB bersifat final yang harus dijalankan oleh pengurus demi tercapainya kemenganan dalam Pilkada. "DPC tidak bisa serta merta merubah keputusan yang telah diambil pengurus pusat. Karena semuanya ada aturan tekhnis yang harus dijalankan. Rekomendasi DPP harus diamankan,” terangnya.
Menyinggung persyaratan di KPU, Soleh menegaskan PKB tinggal melengkapi sejumlah berkas persyaratan administrasi yang kurang, diantaranya rekening dana kampanye. Soleh mengaku optimis syarat tersebut bisa dipenuhi.
Terpisah Ketua Divisi Sosialisasi, Informasi dan Data Pemilih KPUD Marwanto menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pencermatan ulang, ternyata dari lima pasangan balon yang mendaftar sampai sekarang belum ada satu pasasngan pun yang dinyatakan komplit. Setiap pasangan calon, masih harus melengkapi satu dua persyaratan. Seperti rekening dana kampanye, SPT pajak, dan beberapa persyaratan lain.
Khusus pasangan perseorangan Condroyono-Indreswari (Coin), KPUD belum menerima perbaikan bukti dukungan. Pasangan tersebut masih kurang dukungan sekitar tujuh ribu dukungan yang dibuktikan dengan KTP. "Batas akhir melengkapi kekurangan persyaratan malam ini pukul 24.00 WIB, " jelasnya.
Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional MUhtarom Asrori yang dihubungi terpisah mengungkapkan pasangan yang diusung bersama dengan PDIP dan didukung PPP sudah tidak ada masalah. Seluruh persyaratan telah dilengkapi. Tim pemenangan pasangan balon tersebut saat ini hanya tinggal menyusun rencana kampanye, tim dan beberapa masalah teknis lain, untuk pemenangan. “Untuk pasangan kami sudah tidak ada masalah, tinggal mensukseskan pemenangan saja,” tuturnya. (Rul)
|
Dari hasil penyelidikan sementara, petugas memperoleh keterangan uang lembaran seratus ribuan yang terdiri dari 5 lembar dan setiap lembar berisi 4 uang seratus ribuan yang belum dipotong tersebut sedianya akan digunakan untuk mas kawin pernikahan. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum bersedia memberikan nama pembawa uang, karena masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
"Dari hasil pemeriksaan sementara uang itu semuanya asli dan dilengkapi surat dari lembaga perbankan resmi. Kendati demikian, kami tetap akan mendalami bagaimana pembawa uang ini bisa mendapatkan barang itu," kata Kapolres Kulonprogo AKBP K Yani Sudarto didampingi Wakapolres setempat Kompol Aap S Yasin disela-sela memantau operasi antisipasi teror kemarin.
Menyinggung operasi antisipasi teror AKBP Yani mengatakan, pihaknya dengan diback up anggota Polda DIY sengaja menggelar operasi antisipasi teror yang dipusatkan di halaman Mapolres setempat melibatkan 233 personel yang terdiri dari 173 anggota Polda dan 60 anggota Polres Kulonprogo. Agar tujuan kegiatan berhasil maksimal, pihak kepolisian melibatkan seluruh divisi.
Dikatakan, operasi tersebut merupakan kebijakan institusi Polri untuk meningkatkan keamanan masyarakat terkait maraknya teror bom di tengah-tengah masyarakat terutama masuknya benda-benda yang berbahaya lewat perbatasan provinsi.
"Sasaran operasi benda tajam, narkoba, upal, kelengkapan surat kendaraan dan bahan peledak," jelasnya disela-sela memantau operasi antisipasi teror.
Dari hasil operasi yang berlangsung sekitar 2 jam kemarin, petugas berhasil mengamankan 2 buah mobil dan 2 sepeda motor yang tidak dilengkapi surat serta menilang 43 pengendara sepeda motor. "Kebanyakan para pengendara motor yang ditilang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM," tambah Yani. (Rul)
|
"Sesuai jadwal, kami akan melakukan verifikasi berkas dan syarat pasangan balon mulai Selasa-Senin (15-21/3). Sedangkan waktu perbaikan berkas mulai Selasa-Senin (22-28/3)," katanya didampingi Ketua Divisi Sosialissi dan Publikasi Marwanto di Wates, Selasa (15/3).
Pasangan balon bupati-wakil bupati yang telah mendaftar di KPU meliputi Ki Condroyono-Indreswari (jalur perseorangan), dr Hasto Wardoyo-Drs Sutedjo diusung bersama PDIP-PAN dan didukung PPP, Drs Mulyono-Ahmad Sumiyati diusung Partai Demokrat dan PKS. Sedangkan Drs Suprapto-Drs Muhammad So'im MM diusung Partai Golkar yang berkoalisi dengan Partai Gerindra, PDK, PKPB dan PKNU. Pasangan Drs Sarwidi-Hartikah diusung sendiri oleh PKB yang mendaftar satu jam menjelang batas akhir waktu pendaftaran yakni Senin (14/3) malam pukul 23.00 WIB.
Setelah pasangan balon atau partai pengusung melakukan perbaikan berkas, pihak KPU akan meneliti kembali berkas yang belum lengkap tadi mulai tanggal 29 Maret sampai dengan 11 April. "Untuk penetapan pasangan balon menjadi pasangan calon bupati-wakil bupati kami lakukan pada Selasa (12/4)," terangnya seraya menambahkan agenda selanjutnya pengundian nomor urut calon pada Selasa (19/4).
Ditanya soal kemungkinan adanya pasangan balon dan partai pengusung melakukan perubahan koalisi maupun pergantian pasangan balon, Siti Ghoniyatun mengatakan jika masa pendaftaran sudah ditutup maka perubahan koalisi jelas tidak bisa dilakukan. "Sedangkan pergantian pasangan balon, bisa dilakukan asal balon yang bersangkutan belum atau tidak memenuhi syarat. Tapi calon yang baru tentunya tidak diusung partai lain," ujarnya.
Menyingung pasangan balon dari jalur perseorangan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pasangan tersebut sehingga bisa lolos menjadi peserta pemilu adalah memenuhi syarat dukungan sebanyak 5 persen dari jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih. "Karena jumlah penduduk Kabupaten Kulonprogo yang mempunyai hak pilih sebanyak 470.520 orang maka lima persen dari itu adalah 23.526," tuturnya seraya menolak membeberkan hasil pleno anggota KPU terkait kekurangan jumlah dukungan bagi pasangan balon dari jalur perseorangan. (Rul)
"Kita belum bisa menetapkan pasangan balon yang mendaftar sebagai calon bupati-cawabup. Karena selain belum ada balon lain yang mendaftar, penetapan balon menjadi calon juga baru akan dilakukan Selasa, 12 April 2011," kata Ketua KPU Siti Ghoniyatun SH didampingi Ketua Divisi Sosialissi dan Publikasi Marwanto.
Prosesi pendaftaran pasangan balon bupati-wabup Hasto-Tejo diawali dengan deklarasi bersama yang dilakukan kedua pengurus partai pengusung dengan pembacaan surat pernyataan kesepakatan bersama oleh Ketua Bappilu DPC PDIP H Umar Sriyanto, kemudian dilanjutkan penandatanganan kesepakatan oleh Ketua DPC PDIP Toni HP dan Ketua DPD PAN Hamam Mutaqim. Setelah itu kedua pasangan dengan menggunakan kereta yang diiringi grup kesenian tradisional jathilan serta rombongan pengantar masuk Pasar Wates.
Usai menyapa dan mohon doa restu kepada para pedagang pasar tradisional Wates, rombongan bergerak ke arah selatan melewati simpang lima Karangnongko menuju kantor KPU di wilayah Desa Bendungan, Wates.
Rombongan pasangan Hasto-Tejo diterima anggota KPU yang dipimpin ketua mereka Siti Ghoniyatun. Setelah dilakukan pengecekan terhadap persyaratan administrasi, pihak KPU menyatakan menerima berkas pendaftaran pasangan tersebut. "Dari 33 butir persyaratan, sebagian besar sudah lengkap. Untuk kekurangannya kami beri waktu sampai tanggal 21 Maret 2011 melengkapinya," katanya.
Pencalonan Hasto-Tejo juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hasto saat dimintai komentarnya menjelaskan pihaknya bersama pasangan Sutedjo mengaku optimis lolos verifikasi faktual sekaligus menang dalam Pemilukada Kulonprogo 2011. Apalagi partai yang mengusung mereka merupakan dua partai besar peraih kursi terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009 lalu.
"Bukan bermaksud sombong, tapi dengan diusung bersama dua parpol pesar pemenang Pemilu plus didukung PPP, saya bersama pak Tejo optimis meraih kemenangan dalam Pemilukada nanti," katanya dengan penuh percaya diri.
Siti Ghoniyatun menjelaskan, sampai hari terakhir waktu pendaftaran pasangan balon bupat-wabup di KPU yakni Senin (14/3) pukul 00.00 WIB, baru dua pasangan balon yang mendaftar masing-masing pasangan yang diusung bersama PDIP-PAN, dr Hasto-Sutedjo dan pasangan dari jalur perseorangan Condroyono-Indreswari. "Untuk pasangan dari partai lain sampai sekarang belum ada yang mendaftar," ujarnya. (Rul)
|
Dengan pembukaan kembali "pilot project" tersebut, otomatis menjawab kekhawatiran bakal terjadinya aksi penghadangan oleh warga PPLP. Pantauan KRjogja.com, saat pihak perusahaan pemrakarsa penambangan pasir besi PT Jogja Magaza Iron (JMI) membuka kembali pilot project, situasi di perkampungan warga maupun di sekitar lokasi pilot project nampak sangat lengang. Hanya ada beberapa warga yang beraktivitas seperti biasa, di sekitar lahan pertanian maupun di dekat rumah mereka.
Sementara itu untuk mengantisipasi terjadinya penghadangan oleh warga PPLP, selama karyawan dan staf PT JMI membuka pintu gerbang proyek percontohan dan menyingkirkan sejumlah tanaman pandan, ratusan petugas keamanan dari Polres Kulonprogo dan Brimob Polda DIY di bawah pimpinan Kapolres Kulonporgo AKBP Drs K Yani Sudarto berjaga-jaga di sekitar lokasi dengan peralatan lengkap, termasuk 2 unit mobil "water canon".
"Untuk mengamankan kegiatan ini, kami menerjunkan 5 Satuan Setingkat Kompi (SSK), ya sekitar 700-an personel lah," kata AKBP Drs K Yani di lokasi Pantai Trisik Kecamatan Galur, Senin (7/3).
Ketika ditanya sistem pengamanan pasca pembukaan kembali "pilot project" AKBP Yani menegaskan aparat kepolisian akan mengamankan lokasi tersebut secara berkesinambungan sampai batas waktu tak ditentukan.
"Pengamanan akan dilanjutkan sampai batas waktu tak tertentu," ujarnya.
Aksi perusakan yang diduga dilakukan warga PPLP beberapa waktu lalu telah menyebabkan sejumlah fasilitas milik PT JMI mengalami kerusakan cukup serius. Selain tiga kaca jendela di pos penjagaan pecah, kaca pada bangunan di bagian dalam pilot project juga mengalami hal serupa. Selain itu mesin pendingin ruangan di pos penjagaan juga mengalami kerusakan, tergeletak di di belakang bangunan tersebut. Begitu pula pada mesin pemisah pasir besi mengalami kerusakan.
General Manajer PT JMI Mochsen Alhamid saat dimintai komentarnya terkait kerusakan fasilitas milik perusahaan tersebut menegaskan, pembukaan kembali "pilot project" penambangan pasir besi bukan untuk menghitung besarnya kerugian yang dialami PT JMI. Tapi dalam upaya melanjutkan tahapan-tahapan studi kelayakan sesuai amanat dan yang diwajibkan Kontrak Karya (KK).
"Dalam melaksanakan rencana penambangan pasir besi, kami dari PT JMI akan berupaya maksimal memberikan yang terbaik bagi pemerintah dan masyarakat khususnya warga pesisir selatan Kulonprogo," jelasnya seraya menambahkan agar tujuan itu tercapai pihaknya mengharapkan suasana damai.
"JMI cinta damai. Karena itu kami sangat mengharapkan suasana damai," tegasnya kepada KRjogja.com.
Menyinggung pengamanan yang dilakukan pihak Keplisian, Mochsen enggan berkomentar. "Pengamanan merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah," ujarnya. (Rul/Mum)
|
" Perbedaan mendasar dengan UN 2009/2010, tahun ini UN diadakan hanya sekali sehingga tidak ada UN ulangan. Perbedaan mendasar lainnya, ujian sekolah dilaksanakan sebelum UN," kata Subardi SPd, Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Dinas Pendidikan Kulonprogo usai memberikan pengarahan kepada para pengawas sekolah di Aula Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan Kulonprogo, Senin (3/1).
Menurutnya Kementerian Departemen Pendidikan Nasional (Kemendiknas) segera mengirimkan juknis pelaksanaan UN dan UASBN 2010/2011. Untuk waktu pelaksanaannya sudah dipastikan mulai pertengahan bulan April untuk UN dan UASBN awal bulan Mei 2011.
Ada empat perbedaan mendasar dalam UN tahun ini dibandingkan dengan UN sebelumnya. Selain UN diadakan hanya sekali dan dilaksanakan setelah ujian sekolah, pemindaian atau scanning lembar jawaban UN SMA/MA dan SMK oleh Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian penentuan kelulusan siswa mengikutsertakan nilai sekolah 40 persen dan nilai UN 60 persen. Nilai sekolah diambil dari gabungan nilai ujian sekolah 60 persen dan nilai raport siswa pada semester tiga, emat dan semester lima sebesar 40 persen.
Proses penggabungan nilai dilakukan oleh Pusat Pendidikan Kemendiknas. Penyelenggara sekolah harus mengirimkan nilai mata pelajaran yang di-UN-kan maupun mata pelajaran yang tidak di-UN-kan, paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan UN. "Syarat kelulusan untuk nilai gabungan minimal 4,00, nilai rata-rata gabungan 5,50 dan nilai kompetensi keahlian SMK minimal 7.00. Nilai kompetensi keahlian merupakan gabungan nilai praktek 70 persen dan nilai teori 30 persen," katanya. (Ras)
|
Anggota DPRD Kulonprogo, Soleh Wibowo menjelaskan, dengan tergerusnya ruas jalan tersebut maka bisa menimbulkan kecelakaan bagi pengendara bermotor maupun terjadinya banjir yang berpotensi merendam daerah pemukiman yang ada di pinggir Sungai Serang.
"Terutama kalau malam hari, jalan di pinggir Sungai Serang di sangat berbahaya. Disamping tidak ada lampu penerangan jalan, ruas jalannya juga mengalami kerusakan. Jika pengendara tidak hati-hati atau tidak tahu medan maka bisa terjebur sungai," katanya di Kulonprogo, Senin (3/1).
Sementara itu Jemino (30) warga Desa Triharjo yang rumahnya berdekatan dengan Sungai Serang membenarkan mangkraknya proyek pembangunan bangket Sungai Serang. "Kemarin ada orang yang bekerja, tapi hari ini tidak ada lagi. Pengerjaan proyek itu (bangket-Red.) memang kadang-kadang berjalan tapi lebih sering mandeg," katanya.
Dijelaskan, meskipun belum ada korban yang jatuh di dekat proyek pembanguan bangket tersebut, tapi dengan kondisi dinding sungai dikeruk dan tidak segera dibangket, sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas.
"Kalau ditanya sudah pernah ada yang jatuh atau belum. Setahu saya memang belum ada, tapi jalan itu tetap berbahaya. Karena selain tergerus, aspal jalan itu sudah banyak yang mengelupas, sehingga terdapat lubang cukup dalam," terangnya lagi. (Rul)
|
Kendati demikian, tiga nama meliputi Endang Darmawan, Zuhadmono Azhari dan Hasto Wardoyo sudah mengikuti tahapan wawancara yang dilakukan tim penjaringan Cabup PDIP Kulonprogo.
"Hari pertama pendaftaran memang belum ada Balon yang mendaftar. Kalau sekadar mengklarifikasi masalah waktu dimulainya pendaftaran balon bupati sudah ada. Tadi timnya pak Zuhad sudah ke sekretariat," kata anggota Bappilu DPC PDIP setempat, Bambang Sumbogo, Senin (3/1).
Sebelumnya, Balon Bupati Hasto Wardoyo yang mengikuti tahapan wawancara mengaku mantap maju sebagai balon bupati melalui PDIP. "Tekad saya sudah bulat melalui PDIP. Saya juga telah melakukan koordinasi dengan teman-teman maupun saudara yang ada di Kulonprogo," katanya seusai wawancara dengan Tim Penjaringan Cabup PDIP Kulonprogo, akhir tahun kemarin.
Menyinggung visi dan misinya, Hasto mengaku akan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Menurutnya ekonomi kerakyatan merupakan tulang punggung bagi masyarakat di Kabupaten Kulonprogo, sehingga sangat penting dilanjutkan. Dijelaskan, kendati selama ini dirinya bergelut dibidang kedokteran dan akademisi. (Rul)
|
Kepala Bidang Peternakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo, Nur Syamsul Hidayat mengatakan, padahal anggapan itu tidak benar karena sapi putih sangat bagus sebagai media pengembangan sapi metal, yang akan mengasilkan sapi peranakan tropis dan subtropis.
Menurut dia, sapi metal tidak cocok untuk dikembangkan sebagai indukan karena akan terjadi gangguan reproduksi sehingga perkawinan alami dan suntik akan terus mengalami kegagalan. "Tingkat keberhasilan menggunakan sapi mehal sebagai induk hanya 30 persen, sedangkan 70 persennya akan mengalami kegagalan," katanya di Wates, Selasa (7/12).
Untuk mencegah kepunahan sapi putih, kata dia, Dinas menggelontorkan dana sebesar Rp440 juta untuk membeli sapi putih milik warga yang dijual. "Dana Rp440 juta itu dikelola oleh kelompok Sarwoguno, Kecamatan Kokap. Kami berharap dengan dana ini, sapi putih dapat terus berkembang dan dapat digunakan sebagai induk untuk menghasilkan sapi metal yang baik," katanya.
Selain itu, kata dia, Dinas juga menerjunkan petugas lapangan untuk melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan di Kulon Progo supaya masyarakat tidak menjual sapi putih. "Tahun ini, kami bekerja keras melakukan sosialisasi kepada warga bahwa sapi putih merupakan induk bagi pengembangan sapi methal, tapi kami mengalami kesulitan karena tetap saja masyarakat menjual sapinya," katanya. (Ant/Van)
|
"Hal itu terjadi karena belum ada pengurus yang mengelola Rumah Pintar ini, sehingga masyarakat umum maupun pelajar belum bisa memanfaatkannya secara maksimal," kata pemilik tanah yang digunakan untuk membangun Rumah Pintar Paeran, di Kokap, Minggu (5/12).
Menurut dia, karena belum ada pengurus yang mengelola Rumah Pintar tersebut, maka masyarakat di Dusun Segajih secara swadaya mengembangkan pilar Indonesia Kreatif dengan berlatih ketoprak, kesenian karawitan, dan wayang di pendopo rumah itu.
"Kami tidak bisa membuka Rumah Pintar setiap hari, kami takut kalau ada yang hilang dan rusak. Rumah Pintar hanya dibuka saat ada kunjungan siswa dari sekolah yang ingin belajar atau tamu yang ingin melihat kondisi rumah ini," katanya.
Ia mengatakan untuk pilar Indonesia Hijau, petugasnya datang setiap satu bulan sekali guna memberikan keterampilan kepada warga khususnya pemuda yang belum bekerja. "Keterampilan itu di antaranya memanfaatkan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi," katanya.
Setiap sebulan sekali, kata dia warga dan para pemuda diberi keterampilan membuat tas dari plastik atau sampah. "Tetapi kami belum diberi peluang untuk menjual hasil keterampilan warga, jadi kami kebingungan menjual barang yang diproduksi warga," katanya.
Selain itu, menurut dia, untuk pilar Indonesia Sehat, dibuka setiap lima hari sekali. "Petugas hanya datang setiap pasaran legi. "Selain itu tidak ada petugas yang datang, padahal banyak warga ingin berobat atau konsultasi kesehatan," katanya.
Proyek Percontohan Nasional Pengembangan Desa Sejahtera melalui Rumah Pintar ini. menjabarkan kesejahteraan dalam lima program, yaitu Indonesia Sehat, Pintar, Kreatif, Hijau dan Peduli. Diharapkan kelimanya dapat berjalan sinergis. Lima program yang selanjutnya menjadi lima pilar terwujudnya desa sejahtera itu, sebelumnya telah diluncurkan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono selaku Ketua Umum SIKIB.
Rumah Pintar di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, terletak di wilayah pegunungan Menoreh di sebelah barat Waduk Sermo. Jumlah penduduk desa itu sebanyak 8.326 jiwa. (Ant/Van)
| |
| |
Juni 2011.
Ketua DPD Partai Golkar Kulon Progo Sukarman di Wates, Sabtu (4/12) mengatakan, berdasarkan penjaringan calon bupati dan wakil bupati melalui Partai Golkar yang ditutup pada 14 November, calon yang mengambil formulir hanya Suprapto. Namun untuk posisi wakil bupati ada dua yakni Suripto dan Lilik Syaiful Ahmad.
"Setelah dilakukan verifikasi persyaratan, yang lengkap untuk calon bupati yakni Suprapto dan untuk calon wakil bupati, sampai penutupan Suripto tidak mengumpulkan berkas persyaratan sedangkan Lilik Syaiful Ahmad akan kami tawarkan
kepada partai koalisi untuk menjadi wakil bupati," katanya.
Ia mengatakan, untuk calon wakil bupati, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada koalisi sebagai bagian dari kontrak politik dengan partai koalisisi. Persyaratan calon wakil bupati di antaranya berasal dari koalisi, dikenal dan dekat dengan masyarakat, mendapat dukungan dari partai koalisi dan mendapat persetujuan dari calon bupati yang diusung oleh
koalisi.
"Partai Golkar sendiri mengusung Suprapto sebagai calon bupati, untuk wakil bupati ditentukan koalisi dan persejutuan calon bupati yang diusung. Koalisi juga berhak mengusung calon wakil bupati," katanya.
Ia mengatakan, Partai Golkar melakukan koalisi dengan dua partai politik yakni Demokrat dan Gerindra untuk mengusung calon bupati Suprapto.
"Partai Golkar secara resmi sudah menandatangani kontrak koalisi dengan Demokrat dan Gerindra, dan kami juga telah melakukan pendekatan dengan PKS untuk bergabung dan akan diberi kuputusan pada akhir Desember," katanya.
(Ant/Tom)
|
"Kejadian itu dimungkinkan karena ketidaktahuan para aparatur pemerintah daerah atas bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya di Wates, Senin (29/11).
Menurut dia, salah satu penyebab maraknya korupsi di daerah adalah tidak optimalnya peran pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif yang sering terjadi justru disinyalir lembaga legislatif dan pemerintah daerah bekerjasama berbagi lahan sebagai ajang korupsi.
"Kontrol yang semestinya mereka lakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terjadi. Kurangnya kontrol publik juga menyebabkan proyek-proyek pembangunan dikorupsi seperti penggelembungan, penyusutan kwalifikasi bestek, penyalahgunaan prosedur tender menjadi ladang untuk korupsi ," katanya.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan, saat ini banyak anggaran siluman karena pos-pos belanja tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat sasaran sehingga mendorong seorang pejabat membuat program siluman.
Praktik korupsi terus berkembang dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berisi pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.
"Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat mmenyuburkan praktek korupsi anggaran dan kebijakan daerah. Proses perencanaan anggaran menjadi penuh manipulasi dan proyek-proyek daerah dimonopoli segelintir kroni kekuasaan," katanya.
Ia mengatakan, untuk pemberantasan korupsi di tingkat kabupaten dilakukan oleh Lembaga Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawas daerah ditingkat intern masing-masing lembaga. Pencegahan paling ampuh yakni pengawasan melekat secara rutin, terukur dan tetap. "Pada tataran eksternal, kejaksaan dalam mencegah terjadinya korupsi melalui operasi intelijen yusticial," katanya. (Ant/Van)
|
Camat Nanggulan, Bowo Pristiyanto mengatakan, di wilayahnya masih terdapat 77 pengungsi mandiri yang tersebar di tujuh desa di antaranya Kembang, Banyuroto, Donomulyo dan Tanjungharjo yang kesemuanya tidak memiliki tempat tinggal dan berusia lansia.
"Alasan mereka memilih tinggal di Nanggulan karena mereka tempat tinggal belum aman dan kebanyakan mereka adalah manula, orang cacat dan hewan ternak. Ada juga yang mempunyai anak sekolah dan sekolah mereka yang ada di Desa Kepuh, Kabupaten Sleman masih belum aman serta kebanyakan dari mereka masih trauma atas kejadian letusan Gunung Merapi," katanya di Wates, Jumat (3/12).
Sementara itu, Kabid Sosial Dinsosnakertrans, Untung Waluyo mengatakan, pengungsi yang masih ada di Kulonprogo tersebar di sembilan kecamatan yakni Kalibawang terdapat 10 orang, Nanggulan sebanyak 77 orang, Sentolo ada 92 orang, Girimulyo ada 15 orang, pengasih sebanyak 136 orang, Wates ada 8 orang, Lendah ada 127 orang, Temon ada 25 orang, dan Kokap ada 21 orang.
"Pengungsi adalah mandiri, yang ada di rumah penduduk atau keluarga, ada juga yang masuk ke panti lansia karena mereka sudah lansia dan perlu perawatan yang lebih," katanya. (Ant/Van)


