Jakarta - Kementerian Sekretariat Negara Kabinet Indonesia Jilid II memilih PT Mercedes-Benz Indonesia sebagai pemenang lelang pengadaan mobil untuk menteri. PDIP meminta hasil lelang itu dibatalkan.

"Lelang bisa dibatalkan saja dan anggarannya untuk keperluan lain," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Selasa (9/9/2014).

Tjahjo mengusulkan agar menteri kabinet Jokowi-JK tetap menggunakan mobil dinas menteri yang lama. Menurut dia, mobil Toyota Crown Royal Saloon yang kini dipakai para menteri masih layak digunakan oleh pejabat baru.

"Saya kira tidak perlu mobil baru ya, cukup pakai mobil lama saja," ujarnya.

Tjahjo yakin Jokowi setuju dengan usulnya untuk membatalkan hasil lelang. Dia menilai tak pantas menteri kabinet Jokowi-JK nantinya memakai mobil mewah.

"Menurut saya tidak tepat untuk pemerintahan Pak Jokowi-JK nanti para pembantunya, menteri-menteri, memakai kendaraan mewah dan baru," tuturnya.

Jokowi juga telah menyampaikan penolakannya terkait hasil lelang itu. Jokowi ingin para menterinya tetap menggunakan mobil lama.

"Saya sudah menyampaikan itu ke Setneg (Sekretariat Negara) nggak usah beli. Pakai yang lama," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, hari ini.

Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan pemenang lelang kendaraan dinas untuk menteri, pejabat setingkat menteri, serta mantan presiden dan wakil presiden pada 28 Agustus 2014. PT Mercedes-Benz Indonesia yang memiliki pabrik perakitan di Gunung Putri, Bogor, menjadi pemenang lelang. Anggaran pengadaan mobil kementerian ini Rp 91,9 miliar. Menurut Mensesneg Sudi Silalahi, Mercedes-Benz menang lelang karena murah dan gratis perawatan selama 5 tahun.

http://news.detik.com/read/2014/09/09/132004/2685229/10/pdip-minta-lelang-mobil-mercy-untuk-menteri-dibatalkan?9911012

Jakarta - Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai presiden terpilih Joko Widodo punya hak untuk tetap atau tidak menggunakan mobil mewah Mercedes-Benz dalam kabinet pemerintahannya. Menurut dia, lelang mobil kementerian ini sudah transparan dan sesuai aturan.

"Itu kan transparan. Diisi menteri-menteri. Saya kira ikutin aturannya. Dia (Mercedes-Benz) kan pemenang lelangnya. Tapi, terserah dari Pak Jokowinya. Dia mau lanjutkan bisa. Dia tidak mau lanjutkan juga bisa. Tapi dengan konsekuensi tertentu," ujar Ramadhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Ramadhan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR itu menambahkan dalam urusan lelang fasilitas kendaraan pemerintah ini memang berpotensi muncul pro-kontra. Apalagi, Jokowi dikenal rakyat sebagai sosok yang sederhana dan tidak neko-neko.

"Mau diapakan gitu. Terserah Jokowi. Politik itu tidak ada yang murni-murnian gitu kan tidak ada. Ada yang senang dan tidak senang, ada yang positif dan tidak positif. Itu kan selalu. Naik Mercedes-Benz yang mengesankan Jokowi itu naik gerobak. Gitu lho," sebutnya.

Sebelumnya, lelang mobil kementerian untuk kabinet Jokowi-JK sudah selesai pada akhir Agustus lalu. Berdasarkan pengumuman pemenang lelang bernomor Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014 yang diterbitkan situs setneg.go.id, pemenang lelang adalah PT Mercedes-Benz Indonesia.

Mobil ini nanti akan jadi kendaraan dinas menteri, pejabat setingkat menteri, dan mantan presiden dan wakil presiden. Mercedes-Benz merupakan merek otomotif dari Jerman yang terkenal dengan berteknologi tinggi dengan standar keamanan tinggi.

http://news.detik.com/read/2014/09/09/120042/2685129/10/pd-soal-mercedes-benz-terserah-jokowi-mau-pakai-atau-tidak?991104topnews

http://politik.news.viva.co.id/news/read/534005-politisi-pdip-usul-jokowi-jual-pesawat-kepresidenan-ri

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 baru saja dilantik. Sekretaris Dewan, Mangara Pardede, mengemukakan gaji yang diterima anggota dewan akan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004.

"Kita masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD," kata Mangara saat dihubungi, Rabu (27/8/2014).

Mangara menuturkan, menurut PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Hak Keuangan dan Protokoler DPRD, total hak yang diterima Ketua DPRD sebesar Rp35,16 juta, Wakil Ketua DPRD Rp45,16 juta, Anggota DPRD Rp30,29 juta.

Hak keuangan mereka tersebut terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi intensif, uang operasional, dan perumahan. Penerimaan ketua DPRD lebih kecil dari wakil ketua DPRD disebabkan ketua DPRD mendapat rumah dinas dan wakil ketua tidak, mereka hanya dapat uang pengganti sebesar Rp20 juta  per bulan.

Berikut rincian gaji yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI:

1. Gaji Pokok
Ketua DPRD Rp3 juta
Wakil Ketua DPRD Rp2,4 juta
Anggota DPRD Rp2,25 juta

2. Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD Rp4,3 juta
Wakil Ketua DPRD Rp3,48 juta
Anggota DPRD Rp 3,26 juta

3. Tunjangan Komunikasi Intensif
Ketua DPRD Rp9 juta
Wakil DPRD Rp9 juta
Anggota DPRD Rp9 juta

 4. Operasional
Ketua DPRD Rp18 juta
Wakil Ketua DPRD Rp9,6 juta

5. Perumahan
Ketua DPRD mendapat rumah dinas di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Wakil Ketua DPRD Rp20 juta
Anggota DPRD Rp15 juta

6. Kendaraan
Ketua dan wakil DPRD mobil Camry
Anggota DPRD belum diputuskan.
(sus)
http://jakarta.okezone.com/read/2014/08/27/500/1030512/ini-gaji-anggota-dprd-dki-periode-2014-2019

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan perombakan dan pelantikan ulang massal pada jajaran pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, proses perombakan massal akan dilakukan sebelum Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober mendatang.

Ahok menambahkan, perombakan itu akan dimulai dari pemangkasan pejabat eselon IV, III, hingga II.

"Jadi kita mau seleksi habis-habisan sebelum Pak Jokowi dilantik. Kita mau ganti eselon II ini semua dia yang ngatur. Ya bisa 1000-2000 orang dilantik. Termasuk kepala-kepala dinas, eselon III, eselon IV, lurah dan camat," Kata Ahok di Gedung Balai Kota, Rabu (27/8/2014).

Dalam kesempatan yang sama Mantan Bupati Belitung menungkapkan alasan perombakan dan pelantikan massal ini bertujuan untuk mengubah struktur birokrasi di DKI Jakarta.

Ekspektasinya adalah ia menginginkan semua pejabat struktur dan fungsional semuanya berorientasi melayani masyarakat secara penuh.

“Kan kita sudah bikin perda baru soal birokrasi (Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah), jadi kita mau ubah struktur semua nih. Kita pengen pejabat struktur dan fungsional semuanya yang melayani masyarakat", papar Ahok.

Seperti yang diketahui sebelumnya, DPRD telah mengesahkan Rancangan Perda (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah pada Kamis, (21/8/2014) lalu.

Salah satu terobosan dari Perda yang sah tentang Organisasi Perangkat Daerah ini adalah salah satunya merombak sekitar 8009 pejabat di DKI Jakarta dan akan dipangkas sekitar 40 persen menjadi 6.826 jabatan.(fid)
(ahm)
http://jakarta.okezone.com/read/2014/08/27/500/1030511/ahok-bakal-rombak-jajaran-pejabat-pemprov-dki

TEMPODOTCO, Semarang - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjaungan yang juga Ketua Relawan Jokowi- JK Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo keluar dari PDIP jika mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ganjar menyatakan selama ini Tedjo dikenal sebagai kader PDIP dan aktif dalam rapat-rapat di partai berlambang banteng itu. Tapi belakangan Tedjo diketahui justru berkampanye untuk Prabowo-Hatta. “Kalau memang tidak cocok dengan PDI Perjuangan, silakan keluar. Berikan keterangan secara transparan,” kata Ganjar, Ahad, 29 Juni 2014.

Gubernur Jawa Tengah ini mengaku terkejut atas sikap Tedjo mendukung Prabowo-Hatta. Dia mengaku belum tahu alasan Tedjo membelot ke kubu capres lain dan tidak mendukung capres yang diusung PDIP, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Ganjar, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang biasa. Tapi pilihan politik harus dideklarasikan secara terbuka agar publik tahu sikap pemimpinnya. "Bagusnya dia declare, terima kasih pada PDIP, tapi hari ini saya (Tedjo) mendukung ini. Terbuka kan enak," katanya.

Pada 2011, Sutedjo Slamet Utomo yang berpasangan dengan Hadi Supeno menang dalam pilkada Banjarnegara. Pasangan ini diusung gabungan partai, yakni Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKS, Gerindra, PKNU, Hanura, PBR, dan PPRN.

http://www.tempo.co/read/news/2014/06/29/078588916/Membelot-Bupati-Sutedjo-Diminta-Keluar-dari-PDIP

JAKARTA, KOMPASdotcom — Kubu pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tak satu suara menyikapi surat yang diterima para guru dengan tera "Surat Pribadi Prabowo Subianto".

Juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Nurul Arifin, menyebut surat itu sebagai kreativitas strategi pemenangan. "Kalau ada yang ketinggalan kreativitasnya mungkin akan mempermasalahkan," ujar juru bicara tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Nurul Arifin, saat diminta konfirmasi tentang surat-surat itu, Rabu (25/6/2014).

Sehari berikutnya, Kamis (26/6/2014), Hidayat Nur Wahid pun menyebut bahwa surat itu tak melanggar aturan kampanye. "Ini kan bukan kampanye dalam pengertian yang dilarang itu. Kan kalau yang dilarang ada nama partai, lambang partai, nomor urut," ujarnya.

Namun belakangan, juru bicara tim advokasi Prabowo-Hatta, Habiburakhman, membantah bahwa kubunya sebagai pengirim surat-surat itu. Dia pun mengaku tak tahu dari mana surat itu berasal.

"Setahu saya kami tidak pernah mengirim surat apa pun ke lembaga pendidikan. Saya tidak tahu siapa yang membuat dan mengirim surat itu," ujar Habib. Namun, tak berjeda lama, bantahan ini langsung dimentahkan oleh koleganya.

Kali ini Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodiharjo yang malah mengirim siaran pers ke sejumlah media dan membenarkan ada strategi pengiriman surat tersebut kepada konstituen.

"Adalah benar, Prabowo telah mengirimkan surat pribadi ke jutaan alamat di seluruh Indonesia. Di dalam surat tersebut, Prabowo mohon restu dari rakyat," ucap Budi dalam siaran yang sebenarnya dikirimkan untuk membantah berita Metro TV.

Stasiun televisi milik Surya Paloh yang juga adalah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat itu memberitakan, ada selipan uang dalam surat-surat itu. Dalam siaran pers-nya Budi menegaskan, "Tidak ada satu amplop pun yang berisikan uang seperti yang dikabarkan oleh Metro TV."

Surat bertanda "Surat Pribadi Prabowo Subianto" berisi permintaan dukungan untuk pemilu presiden, belakangan menjadi persoalan. Sejumlah guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia (FSGI) melaporkan Prabowo ke Bawaslu dengan tuduhan pelanggaran kampanye karena pengiriman surat itu.

http://nasional.kompas.com/read/2014/06/27/0910355/Timses.Prabowo-Hatta.Tak.Satu.Suara.soal.Surat.Pribadi.Prabowo.Subianto.

TEMPODOTCO, Jakarta - Adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Salahuddin Wahid, mengatakan dirinya tidak mengetahui kebenaran tentang penghinaan yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Gus Dur. "Jika benar, siapa yang lebih hina? Prabowo butuh Gus Dur, sedangkan Gus Dur tidak butuh Prabowo," kata Salahuddin ketika dihubungi Tempo, Jumat, 27 Juni 2014.

Pemberitaan yang beredar saat ini sebaiknya dipertanyakan dulu kebenaranya. Jika benar, masyarakat bisa melihat kualitas orang yang menghina hanya sampai di situ. Menurut dia, hal demikian tidak perlu ditanggapi secara berlebih. "Apa untungnya dipuji Prabowo atau apa ruginya dihina Prabowo, masyarakat bisa menilai," ujar mantan Wakil Ketua Komnas HAM ini.

Gus Solah, sapaan Salahuddin Wahid, menunggu kebenaran berita yang sedang beredar. Yang jelas, sekarang Prabowo membutuhkan dukungan Gus Dur dalam kampanyenya. "Prabowo berkampanye dengan sosok ikhlas yang pernah dikatakan Gus Dur," ujar Salahuddin.

Terlepas benar atau tidaknya penghinaan yang dilakukan oleh Prabowo, dirinya menyerahkan ke masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pihak keluarga, menurut dia, akan mengembalikan kepada masyarakat terhadap pemberian dukungan ke Prabowo. " Biar masyarakat yang menentukan, masyarakat bisa menilai."

Prabowo dituding oleh wartawan investigasi Amerika Allan Nairn melakukan penghinaan terhadap Gus Dur pada 2001. Menurut Allan, dirinya pernah melakukan perbincangan pada Juni dan Juli 2001 di Mega Kuningan. Dalam wawancara itu, Allan menyebutkan pernyataan Prabowo: "Militer pun bahkan tunduk pada presiden buta! Bayangkan! Coba lihat dia, bikin malu saja.

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/27/269588436/Gus-Solah-Siapa-Lebih-Hina-Prabowo-atau-Gus-Dur

MERDEKADOTCOM. Setelah PDIP menang dalam Pemilu Legislatif beberapa waktu lalu, pengacara senior Hotman Paris Hutapea sempat bilang 'awas dalam waktu dekat Ruhut Sitompul akan mulai mendekati, cari muka dan memuji Jokowi. Dugaan itu pun kini benar adanya.

"Dugaan saya ternyata terbukti lebih awal, setelah SBY Hampir lengser, Ruhut mulai mencari muka kepada Jokowi yang dulu oleh Ruhut disebut sebagai 'Jokowi tukang mebel tidak level jadi presiden, Jokowi amburadul urus Jakarta, Jokowi hanya pencitraan saja dan Jokowi hanya RI 4 bila jadi presiden'. Bahkan saat itu Ruhut memuji Prabowo," kata Hotman Paris dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (25/6).

"Kapal hampir karam dan Ruhut mulai mau menumpang kapal lain yang mau berlayar. Bahkan Ruhut menyebut nenek lampir kepada senior di partainya yang dulu dia puja," imbuh pengacara nyentrik ini.

Hotman mengatakan, dulu Ruhut menempel Akbar Tanjung saat masih berkuasa di Golkar. Bahkan Ruhut mengaku rela mati demi Golkar. Ruhut juga mengaku pakai celana dalam warna kuning karena kecintaan pada Golkar.

"Ruhut mungkin sudah lupa wajah Akbar Tanjung dan Ruhut gagal mendekati Megawati, waktu Megawati sebagai Presiden RI," kata Hotman Paris.

"Mungkin dalam waktu dekat Ruhut akan lupa wajah SBY, yang terbayang adalah wajah Jokowi."

Apakah leluhur raja-raja Batak menangis melihat kelakuan Ruhut? "Karena pesan leluhur Batak kepada keturunannya adalah agar maranak & marbor dan marsangap, yang artinya berketurunan anak

"Aku sebagai bagian dari rakyat Indonesia merintih menyesal karena begitulah kelakuan anggota kongres Republik Indonesia," tutup pria yang memang sudah lama berseteru dengan Ruhut tersebut.

https://id.berita.yahoo.com/hotman-leluhur-batak-menangis-lihat-ruhut-cari-muka-070311522.html

Jakarta - Ada tiga kader Partai Golkar pro Jokowi dipecat dari kekaderan. Politisi Golkar pro Jokowi, Indra J Piliang, menilai seharusnya JK, Luhut, dan dirinya juga ikut dipecat. Golkar-pun ternyata telah memproses pemecatan itu. Benarkan kader sesenior JK akan dipecat?

"Pokoknya semua yang tidak mengikuti kebijakan partai (akan dipecat), itu saja," kata Sekjen Golkar Idrus Marham di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2014) malam.

Bukan hanya seorang saja yang sedang diproses surat pemecatannya, melainkan beberapa orang. Termasuk Indra J Piliang?

"Bukan hanya itu. Termasuk lah. Seingat saya termasuk," jawab Idrus.

Idrus kurang bisa mengingat dengan presisi siapa nama-nama yang bakal dipecat itu. Karena surat berisi nama-nama itu dipengang oleh Ketua DPP Bidang Organisasi Mahyudin. Bagaimana dengan Luhut Panjaitan? Dipecat juga?

"Kita sedang kirim surat lagi. Jadi ada lagi. Yang hafal itu bidang organisasi Pak Mahyudin. Saya lupa, karena ada satu dua tiga masih," kata Idrus.

Surat-surat pemecatan itu sedang diproses. Namun Idrus menolak dikatakan bahwa yang dipecat itu semua adalah kader Golkar pro Jokowi.

"Kita tidak mengatakan yang Pro Jokowi, tapi yang tidak mengikuti kebijakan partai," jawab Idrus.

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/26/004355/2619468/1562/jk-bakal-dipecat-golkar-pokoknya-semua-yang-tak-ikut-kebijakan-partai

Mantan Kepala Staf Umum TNI dan Kepala Staf TNI AD ini tak lagi sungkan lantang bersikap dan bersuara.

“Sebenarnya saya berat ungkap ini. Sedih. Malu. Pamali. Jujur, saya ga nyaman. Tapi gara-gara mereka itu keterlaluan,” begitu ungkap Suryo Prabowo, yang aktif mendu­kung duet Prabowo-Hatta Rajasa. Terlebih terkait bocoran surat rekomendasi DKP dalam kasus Prabowo Subianto Agustus 1998 lalu.

Berikut petikan wawancara Genot Widjose-no dari FORUM dengan Suryo Prabowo di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan, Kamis pekan lalu:

Apa dasar hukum DKP?
DKP itu tambahan. DKP itu dibentuk harus sudah ada hukuman pidananya dulu. Itu menurut ketentuan 838. Kalau perwira dapat ancaman pidana 1 tahun ke atas, dipecat Tapi pimpinan berpikir , mempertimbangkan jasa, reward, barulah dibentuk DKP. Carikan alasannya kenapa harus dipecat Itu tugas DKP.

Atau seandainya hukumannya hanya empat bulan, tapi gak dipecat. Berdasar pertimban­gan pimpinan bisa dibuat DKP.

Sedang DKP itu dipersyaratkan minimal tiga orang pangkatnya lebih tinggi. Kalau lain­nya yang sama pangkatnya, berapa pun, ga masalah. Tapi harus tiga orang yang pangkat­nya lebih tinggi. Syukur-syukur ada atasannya langsung. Atau yang pernah menjadi atasan­nya langsung.

Dalam kasus DKP Prabowo itu tidak begi­tu. Hanya satu yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowo waktu itu. Saya tidak tahu, itu benar atau tidak DKP-nya. Tapi secara aturan dan hukum itu tidak sah. Ini kita bicara hukum dan aturan ya.

Awalnya ia enggan membuka sikapnya kepada publik. Namun gara-gara ulah para purnawira­wan pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diang­gapnya keterlaluan, Letjen TNI Purn J Suryo Prabowo agaknya sudah tak ambil pusing. Kepada para seniornya yang dinilainya “norak” alias tak ksatria.

Kalau dari Isinya, benar?
Kalau dili­hat dari isinya, itu norak. Masak sekian banyak bintang tiga dan satu bintang empat kok merekomendasikan klausul pemberhentian seperti itu. Banyak poinnya berdasarkan curhat. Ada isinya yang bilang ke luar negeri kok gak pakai izin, kok suka ngelawan atasan, kan itu curhat Pada­hal saat proses DKP itu peradilan militer untuk Tim Mawar sedang berlangsung. Dan setelah itu baru dibentuk TGPF. Yang jelas DKP itu harus didahului putusan pidana. Ini kan tidak.

Kenapa waktu itu tidak dipersoalkan keabsahan DKP?
Siapa yang persoalkan? Prabowo? Mana bisa. Dia prajurit. Tunduk setia hormat pada atasan. Mereka buat DKP itu biar dibilang reformis. Agar di depan massa, mahasiswa dan lainnya bisa bilang: ini lho antek-anteknya Pak Harto. Kepada Habibie mereka ngaku reformis.
Tentara itu orang yang tidak punya hak asasi. Mana ada tentara yang naik banding. Semua tunduk.

Ketentuan DKP ini bagaimana sih?
DKP itu lembaga ad hoc. Pak Feisal Tandjung yang membuat acuannya, waktu dia pimpin DKP kasus Santa Cruz. Ada bukunya. Untuk yang kemudian saya tak begitu tahu. Tapi kalau yang menyangkut perwira tinggi lebih menyangkut politis.

Jadi apa dasar DKP Prabowo waktu itu?
Tidak ada. Itu norak. Istilahnya dia waktu itu mantu presiden, ga ngapa-ngapain aja dibilang sombong. Mungkin mirip Agus Harimurti sekarang ini. Begini sombong. Dianggap ga lapor. Ga pernah hormat sama atasan. Begitu-lah. Alasan seperti itu lah yang saya bilang curhat.

Juga ada soal salah mengartikan perintah. Gue perintah nangkep kok malah menculik. Surat perintahnya kan ada. Mayjen bintang dua salah mengartikan perintah kan lucu. Apalagi Prabowo yang sekolah unggul terus, masak dia salah analisa? Lalu ada sembilan nama yang dilepas. Kan menunjukkan yang lain itu bukan Prabowo.

Siapa yang menangkap mereka?
Mana gue tahu.

Baru muncul bocoran surat DKP Prabowo. Apa motifnya?
Ya itu yang saya bilang norak. Surat itu yang pegang hanya tiga.

Siapa saja?
Ketua DKP; Sekretarisnya dan yang dila­pori, Panglima TNI. Jadi berarti Wiranto, Subagyo HS dan Djamari Chaniago. Yang jelas tidak di Prabowo.
Pembentukan DKP itu tidak melalui prose­dur normal. Tidak bikin sekretariat. Itu kan hanya penilaian atasan.

Jadi hanya tiga orang tadi yang kemungkinan membocorkan surat DKP?
Ya. Jadi kalau kamu tanya apa TNI punya, ga ada. Kan surat itu dipegang secara priba­di. Makanya cari aja nomor sekian di Sekre­tariat Umum Mabes TNI. Ada tidak?

Jadi benar Panglima TNI bilang tidak ada di Mabes TNI?
Karena memang tidak ada salinan. Itu kan hanya akal-akalan dia untuk jatuhin Prabowo. Orang ini jahat. Ngomong sama Pak Harto, Prabowo dibalik kerusuhan yang mau guling­kan Pak Harto. Karena dia punya pasukan, Kostrad. Padahal Kostrad dan Kopassus gak bisa bergerak sendiri. Kostrad dan Kopassus itu kayak germo. Hanya jualan. Liat aja kasus Cebongan yang dicopot bukan Danjennya. Melainkan Pangdam. Begitu juga kasus Theys Hiyo Eluay. Yang dicopot Pangdamnya. Lha kenapa ini yang dicopot Danjen Kopassus?

Kenapa sekarang ‘dibocorkan’, saat kampanye pemilihan presiden?
Dari dulu yang namanya Agum, Subagyo, Wiranto, gak pernah lebih hebat dari Prabo­wo. Jadi militer kalah jago, pensiun lalu jadi pengusaha kalah kaya, jadi politisi kalah beken, jadi calon presiden kalah keren. Gue paling gak suka kayak Agum. Ternyata gue liat masternya master bodong. Agum selama jadi Danjen Kopassus itu kalah keren dari Prabowo.

Di media Agum bilang karena Prabowo waktu itu mantu presiden, panglima ter­tinggi, sehingga dia tak bisa apa-apa seba­gai atasan. Di militer dibenarkan penge­cualian seperti itu?

Tanya SBY aja lah. Kan anaknya di TNI. Anak gue jadi tentara. Tanya aja apa kayak gitu kelakuannya?

Kenapa bisa begitu?
Karena Agum itu tukang ‘ngolor’. Suka cari muka. Dan dia jahat. Gue tahu persis Pak Harto perintahkan Agum lewat Mendagri Pak Yogie S Memet waktu kemelut PDI dulu. Pak Harto ngomong, I was there, lihat kalau Megawati memungkinkan jadikan dia ketua partai. Itu perintah Soeharto. Agum di BAIS. Tapi dia bilang ke Megawati apa? Jadi dia di sini bilang begini, di sana bilang lain.

Bagaimana motif anggota DKP lain?
Ya cuma agar dibilang reformis. Buat mere­ka ‘ngolor’ sama penguasa baru. Lha TGPF bilang gak ada, kemudian lembaran negara Keppres bilang Prabowo gak salah, kan sele­sai dong. Berkasnya sudah dilempar ke lem­baga HAM PBB. Kok sekarang masih ada yang bilang pengadilan HAM. Mereka itu kuliah hukum tapi gimana ya…

Kalau dia pelanggar HAM, waktu dia ke Yordania harusnya udah gak ada kerusuhan atau pelanggaran HAM lagi dong. Buktinya ada kerusuhan Ambon, Theys dibunuh, Munir dibunuh. Kalau memang dia biang kerok, begitu dia balik ditangkap dong. Habibie menolak dia pulang, takut bla, bla, bla… Jaman Gus Dur dia balik. Waktu itu menteri luar negeri AS nyuratin Gus Dur agar menolak Prabowo kembali. Bayangkan, belum jadi presiden aja dia ditakutin.

Ini saya dapat info: ada tim yang mau investigasi di Timor Leste, mau ungkap keja­hatan Prabowo di sana. Nanti mau di-blow up. Kan sadis itu. Sayang gak difoto kayak komjen ketemu kemarin, hahaha…

TNI kan pemersatu bangsa. Termasuk purnawirawan. Ini kok jadi terbelah gara-gara pilpres?
Sebenarnya saya berat ungkap ini. Sedih.. Malu. Pamali. Jujur, saya ga nyaman. Tapi gara-gara mereka itu keterlaluan.

Janji komando yang utama itu lakukan tugas dengan kehormatan. Kopassus itu dilatih sampai mati pun dia tidak akan per­nah mengaku apa yang pernah dilakukan untuk negara. Nah ini? Gak ada apa-apa kok dia celometan? Kalau tentara bener, mulut­nya ga kemana-mana.

Benar omongan Abraham Lincoln. Menguji seseorang itu bukan saat dia jatuh menderita, melainkan beri dia kedudukan, baru keliatan aslinya.

Saya ini pernah jadi bawahan mereka yang celometan itu. Saya tahu persis kelakuan mereka. Mereka itu kakinya tak pernah berlumpur. Kerjanya kasih paparan, kasih laporan ke atasan, kita yang di bawah jadi bahan aja. Dan semuanya itu jadi jenderal karena Prabowo.

Saya dekat Prabowo karena saya adik asuh dia. Dia marah sama saya gara-gara saya kayak gini (meng-counter pernyataan purnawirawan – red). Tapi tetap, kalau ada yang ganggu dia saya hadapi. Mereka semua tahu kok nomor telepon gue. Kok waktu gue sms gak dibales mereka?

Majalah Forum (16 Juni 2014/Senin, Hal. 17)

http://www.intriknews.com/2014/06/ternyata-hanya-tiga-orang-yang-pegang.html

Jakarta - Prabowo Subianto tidak menepis wacana tentang kabinet dan pemerintahan seringkali menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan dengan parpol koalisi Merah Putih. Namun pembicaraan itu bukan transaksional politik.

"Iya pembicaraan dalam konteks yang lebih umum. Tidak bicara menteri per menteri," ujar Prabowo kepada wartawan di bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2014).

Hal itu dikatakan Prabowo saat wartawan mengkonfirmasi pernyataannya dalam sambutan deklarasi tim pemenangan Prabowo-Hatta se-Jawa Tengah di Hotel Sunan Solo soal membentuk tim kepemimpinan nasional. Apakah tim yang dimaksud adalah kabinet bayangan?

Dalam pidatonya ketika itu, Prabowo mengatakan, bertekad membentuk tim kepemimpinan nasional yang solid, kuat dan profesional. Karena itu dia mengaku senantiasa berdiskusi dengan pimpinan parpol koalisi merah putih tentang masalah bangsa. Pembicaraan di antara anggota koalisi menurut Prabowo, tidak sebatas bagaimana strategi memenangkan pilpres.

"Saya dan Pak Hatta, Pak Anis Matta, Pak ARB, para sekjen parpol, kami selalu berembuk, selalu berunding, memang sekarang kita berpikir how to win. Tapi kita juga sekaligus berpikir bagaimana how to govern," ujarnya.

Prabowo lalu menyebutkan tokoh-tokoh yang hadir dalam deklarasi adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Dia mencontohkan Mahfud MD mantan ketua MK dan menteri pertahanan, Amien Rais sebagai mantan ketua MPR, dan Akbar Tanjung sebagai mantan ketua DPR.

"Karena itu tadi saya minta panitia, jangan saya saja yang kasih sambutan. Pertama takut suara saya habis. Kedua, yang di depan-depan saya ini adalah putra-putri terbaik Indonesia," ucapnya.
Dalam deklarasi itu, memang hadir sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua MPP PAN Amien Rais, mantan Ketua MK Mahfud MD, Sekjen PPP Romahurmuziy, Sekjen Golkar Idrus Marham, Jubir Tim Pemenangan Nurul Arifin, Waketum Gerindra Fadli Zon, Ketum Gerindra Suhardi, Ketua DPP Edhy Wibowo, Presiden PKS Anis Matta, Sekjen PKS Taufik Ridho, dan Wasekjen PKS Fahri Hamzah.

Hadir juga tokoh senior Subiakto Tjakrawardaya, Fuad Bawazier, dan Ki Dalang Manteb Sudarsono,

"Karena merekalah nanti yang bersama-sama saya jika dipilih memimpin negara ini," ujar Prabowo.

Apakah maksudnya mereka yang masuk dalam tim pemenangan akan masuk dalam kabinet?

"Mengelola Indonesia itu tidak bisa sendiri. Harus dikelola bersama-sama. Tim kepemimpinan itu tidak harus menteri kabinet," jelasnya.

Bisa seperti wantimpres?

"Iya bisa seperti itu," ucapnya sesaat sebelum masuk dalam pesawat.

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/29/201537/2594890/1562/2/prabowo-akui-bicarakan-kabinet-dengan-parpol-koalisi

Makassar - Deklarasi tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tribun mall Karebosi Link, Makassar, sekitar pukul 17.00 Wita, (29/5), diwarnai keributan.

Sekelompok anggota pengamanan dari Brigade 08 terlibat keributan dengan pengawal pribadi JK, Yadi Jentak. Keributan terjadi tidak lama setelah rombongan JK tiba di lokasi deklarasi, persis bersamaan dengan berkumandangnya lagu 'Indonesia Raya'.

Ketua Brigade 08 Lukman Sulaeman yang mencoba mengatur anggotanya dengan menggunakan megaphone ditegur oleh Yadi. Tidak terima ditegur, Lukman kemudian marah dan memancing emosi para anggotanya. Aksi saling dorong pun terjadi di belakang panggung yang akan digunakan JK.

Walikota Makassar Ramdhan Pomanto langsung mendatangi massa Brigade 08, namun para pasukan pengawal ini terlanjur emosi. Para anggota Brigade 08 yang berkemeja orange ini kemudian memilih 'walk-out' dari arena deklarasi.

Meskipun diwarnai kericuhan, prosesi deklarasi tim pemenangan Jokowi-JK tetap berlanjut tanpa ada hambatan berarti.

Yadi yang ditemui detikcom di sela acara menyebutkan pihak yang sengaja bikin ribut di deklarasi tim pemenangan Jokowi-JK adalah penyusup yang ingin mengacaukan proses deklarasi.

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/29/173542/2594828/1562/deklarasi-tim-pemenangan-jokowi-jk-di-makassar-ricuh?991104topnews

Jakarta - Video berisi testimoni keraguan Jusuf Kalla (JK) terhadap Jokowi beredar di masyarakat. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Puan Maharani mengatakan PDIP dan tim pemenangan saat ini lebih fokus pada pemenangan duet Jokowi-JK.

"Kita fokus pada pemenangan dan tidak mengecek itu," ujar Puan di sela-sela rapat koordinasi Bappilu PDIP di Wisma Serbaguna Gelora, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2014).

Puan mengatakan, peredaran video soal keraguan JK terhadap Jokowi itu merupakan bentuk black ataupun negative campaign untuk Jokowi-JK. Pihaknya menurut Puan, telah mengklarifikasi video itu melalui media massa dan jejaring sosial.

"Kita mengcounter tapi bukan mengatakan ini benar atau tidak. Tapi negative campaign dan black campaign itu tidak benar dengan menampilkan fakta-fakta. Kami sudah mencoba klarifikasi melalui media dan sosmed kenapa itu keluar," tuturnya.

Puan berharap penyelenggaraan pilpres dapat terlaksana dengan jujur, adil dan beretika. PDIP lanjut Puan, sudah meminta penjelasan langsung kepada JK apa alasan pernyataannya dan kenapa sampai hal tersebut terekspose ke publik.

PDIP dan mitra koalisi menurut Puan, tetap optimistis dapat memenangkan pertarungan pilpres. PDIP dan tim Jokowi-JK mengklaim tetap melaksanakan kampanye santun.

"Baca saja kenapa pada saat itu Pak Jusuf Kalla mengatakan kurang setuju dengan pencalonan. Tapi Kami optimis saja, dan mencoba menjalankan pilpres itu. Ini pesta demokrasi rakyat dan serahkan ke rakyat untuk membawa bangsa ini lebih baik dengan diperkuatnya sistem presidential yang memperkuat eksekutif dan legislatif," pungkasnya.

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/26/155427/2592629/1562/soal-video-jk-puan-maharani-kami-lebih-fokus-pada-pemenangan?993305

Jakarta - Video JK meragukan pencapresan Jokowi marak beredar di Youtube. JK yang kini jadi cawapres pasangan Jokowi pun langsung menjelaskan panjang lebar.

Dalam perbincangan dengan wartawan di rumah pendiri Golkar Suhardiman di Jl Kramat Batu, Cilandak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.40 WIB, Senin (26/5/2014), JK buka-bukaan soal video yang diambil satu setengah tahun silam itu.

"Itu wawancara sebenarnya tahun 2012. Pada saat itu Jokowi (baru menjabat) beberapa bulan dan saya tentu punya tanggung jawab bahwa Jakarta harus sukses dan waktu itu Jokowi belum apa, masa belum apa-apa sudah dikaitkan dengan Pilpres. Kebetulan saya ditanya soal Jokowi untuk presiden waktu itu," kata JK.

JK menuturkan kondisi saat ini sudah jauh berubah. Dia memuji Jokowi yang sudah sukses membangun Jakarta.

"Jokowi dalam waktu dua tahun melakukan langkah-langkah yang cukup baik dan memiliki kemampuan. Ingat kata kata akhir saya waktu itu kalau mampu," kata JK.

"Sekarang sudah dua tahun dan tentu berbeda. Saya diminta untuk mendampingi Jokowi dan diminta karena pengalaman saya dan untuk menggabungkan pengalaman saya dan Jokowi. Dan setelah ada pengalaman dan memiliki kemampuan tentu saya akan back up kekuranganya," pungkasnya sembari tersenyum.

Video JK kala meragukan kapasitas Jokowi mulai beredar di Youtube sejak Sabtu (24/5) lalu. Sampai Senin (26/5/2014), video JK mengenakan batik merah tua yang mengomentari pencapresan Jokowi semakin ramai beredar di Youtube.

"Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman dia kan Gubernur DKI, pengalamannya jadi Wakil Kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal di Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden. Bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri ini," kata JK dalam video tersebut.
http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/26/152200/2592582/1562/jk-buka-suara-soal-video-ragukan-jokowi

"Oh ini jelas merugikan pihak Jokowi. Visi misi mereka juga jadi dipertanyakan," kata Koordinator Kontras  Haris Azhar saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Mei 2014.

Sebagaimana diketahui, hasil penelusuran Tempo menunjukkan ada sejumlah jenderal di dalam tim sukses Jokowi. Beberapa nama yang ditemukan adalah Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, As'ad Said Ali, Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan, Laksamana (Purn) Tedjo Edi, Letjen TNI (Purn) Farid Zainudin, Marsekal Madya (Purn) Ian Santoso, Jenderal TNI (Purn) Farchrul Rozi, dan Jenderal Dai Bachtiar. (Baca:Delapan Jenderal Kawal Jokowi-JK ke Istana )

Haris mengatakan, keberadaan jenderal-jenderal tersebut bisa merugikan kubu Jokowi karena mereka adalah bekas jenderal di masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah masa yang sarat dengan praktik-praktik kotor, bahkan bertentangan dengan HAM untuk memenuhi kepentingan politik.

Karena mereka berasal dari masa Orde Baru, beberapa jenderal tersebut pernah terlibat kasus-kasus HAM yang dalam misi Jokowi-JK akan ditumpas habis. Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono misalnya, kata Haris, pernah terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir. (Baca:Sejumlah Jenderal Dukung Pasangan Jokowi-JK )

"Ini kontradiktif. Di saat Jokowi-JK mengedepankan penegekan dan pengusutan kasus-kasus HAM dalam misi-nya, malah ada jenderal-jenderal Orde baru itu. Ini menimbulkan pertanyaan, bisa tidak Jokowi-JK memenuhi misinya,"ujar Haris.

Menurut Haris, seharusnya PDIP jauh-jauh hari mengevaluasi dan memperhitungkan efek dari keberadaan jenderal di tim sukses Jokowi-JK. Adapun hal yang harus diperhitungkan, kata Haris, adalah apakah keberadaan jenderal itu kontradiktif tidak dengan visi misi.

"Sekarang, Jokowi harus bisa membuktikan dirinya tak bisa diatur oleh kepentingan-kepentingan orang di belakangnya, termasuk kepentingan para jenderal itu. Saya kira akan ada banyak kejutan nantinya, terutama dalam penegakan HAM,"ujar Haris. (Baca:Di Acara Hendropriyono, Mega Bersanding Wiranto)

Ditanyai apakah keberadaan jenderal itu membuat elektabilitas Jokowi berkurang, menurut Haris tidak. Ia beranggapan bahwa Jokowi-JK masih menjadi pilihan capres-cawapres yang aman.

"Meski ada jenderal di belakang, Jokowi itu itungannya masih bersih karena ia berasal dari masa politik yang berbeda. Kalau Prabowo kan sudah tak perlu dipertanyakan lagi asalnya dan gimana masa lalunya. Yah, lihat orangnya dulu saja, jangan lihat temannya,"ujar Haris.
ISTMAN MP

https://id.berita.yahoo.com/kontras-persoalkan-jenderal-di-timses-jokowi-jk-042729874.html

Begitu gencarnya fitnah dan isu SARA dihembuskan sejak Joko Widodo resmi dicalonkan sebagai presiden oleh PDIP. Salah satunya adalah bahwa dia sebenarnya bukan muslim, dan gelar hajinya pun diragukan, dibilang sebenarnya huruf “H” di depan namanya adalah nama baptis yaitu Herbertus atau nama depan, Handoko. Dan sebenarnya tidak begitu penting juga untuk klarifikasi soal gelar haji ini. Namun ternyata isu ini berhasil membuat banyaaak sekali orang awam terpancing dan percaya bahwa Jokowi berbohong dengan gelar hajinya.
Dan isu ini seperti bola salju saja, makin dibesarkan dan digelindingkan oleh lawan politik, membuat dada saya sesak karena saya tahu itu semua fitnah. Ini semua dilakukan demi meraup suara orang Islam yang tak rela non muslim menjadi  pemimpin.
Kebetulan saja saya mengenal pak Jokowi, dan juga beberapa keluarga dekatnya. Melalui mereka saya minta satu foto Jokowi saat berhaji. Sayang keluarga Jokowi tidak berhasil mendapatkan foto Jokowi saat pergi haji. Saya pun sempatkan menulis semacam klarifikasi di blog keroyokan tercinta ini, meski tanpa foto.  “Ada foto dengan Aa Gym di sebuah hotel Tanah Suci. Ada juga banyak foto di hard disk, tapi hard disknya rusak,” kata sepupu Jokowi, dr Rusmawati SpA yang selama ini adalah dokter anak yang saya percaya merawat dan memantau kesehatan anak-anak saya.
Suami Bu Dokter tersebut punya foto-foto yang disimpan di hard disk, karena kakaknya ikut berangkat ke Mekkah bersama Pak Jokowi.
Saya juga menghubungi kawan yang dekat dengan paj Jokowi, malah dia bilang, “Pak Jokowi tidak ambil pusing dengan serangan tentang kehajiannya. Pak Jokowi bilang biarlah Allah saja yang tahu..”
Ahhh… sayang. Sebab dengan ketiadaan foto itu, ada kawan blogger yang mengapload foto umrah tahun 2012 sebagai ilustrasi tulisan tentang kehajian Jokowi, dan jadi bahan bullying karena dianggap berbohong, mengunggah foto umrah  di tulisan  haji. Saya sedih… dasarnya memang keluarga itu tidak begitu mempedulikan foto-foto semacam itu, hingga akhirnya ternyata keberadaannya dirasa penting untuk mengklarifikasi fitnah yang dilancarkan akhir-akhir ini.
Namun alhamdulillah, saya hari ini mendapat kabar gembira. “Foto haji Pak Jokowi akhirnya ditemukan,” demikian bunyi status disertai foto yang ditag-kan ke Facebook saya oleh sang dokter. “Masya Allah Bu Dokter… bagaimana ceritanya foto ini akhirnya ditemukan?” tanya saya.
Singkat cerita, ternyata akhirnya keluarga bu dokter mengobok-obok dokumentasi foto. Hari berganti minggu, dan hampir beberapa bulan berselang sejak fitnah menyangkut gelar haji Jokowi ini menyebar, mereka akhirnya menemukan salah satu foto tersebut. Sedangkan foto di atas, Pak Jokowi ada di posisi paling kiri. Kakak ipar Bu Dokter kedua dari kanan dan yang paling kanan sedang tertawa lebar itu adalah Tantowi Yahya.
Sekarang dengan adanya foto ini, apakah Anda yang meragukan keislaman Jokowi dan juga kehajiannya masih juga akan percaya dengan fitnah yang ada? Atau foto ini juga akan diuji dengan teknik ELA, seperti fotokopi akta nikah yang baru-baru ini disebarkan oleh situs salah satu partai yang melabeli diri dengan “dakwah” itu?

http://politik.kompasiana.com/2014/05/21/foto-jokowi-berhaji-tahun-2003-akhirnya-ditemukan-658552.html

Pertemuan diprakarsai tiga induk organisasi Partai Golkar atau Trikarya, seperti dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI), Musyawarah Kekeluargan Gotong-royong (MKGR) dan Koperasi Serbaguna Gotong-royong (Kosgoro).
Selain elite dan sesepuh Partai Golkar, turut hadir Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (APMG) Yoryys Raweyai dan anggotanya.
Ketua Umum SOKSI Agung Laksono mengatakan pertemuan elite dan pini sepuh Partai Golkar ini bukan pertemuan luar biasa.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu mengakui salah satu bahasan dalam pertemuan elite dan sesepuh Golkar ini mengevaluasi dan mengeluarkan rekomendasi atas adanya ancaman pemecatan dari DPP terhadap kader Golkar berbeda sikap dalam menukung calon presiden.
Sikap Partai Golkar yang diwakili Ketua Umum Aburizal Bakrie berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mengusung pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.
Namun sebagian petinggi dan kader Golkar 'membelot' ke pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menurut Agung yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ia menghargai pilihan Ical menjagokan Prabowo - Subianto. Namun, ia tak setuju DPP memberikan sanksi pemecatan kepada kader Golkar lainnya yang mendukung pasangan Jokowi-JK.
"Ini perlu dibicarakan, cari solusi yang tepat, dalam rangka menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas partai," ujarnya.
Agung menegaskan, pada era demokrasi yang telah baik seperti saat ini, sudah tidak tepat lagi pimpinan partai mengeluarkan ancaman pemecatan kepada kader yang memiliki perbedaan pendapat.
Langkah itu justru bisa mengurangi nilai-nilai demokrasi.
"Sudah saatnya, pikiran-pikiran yang bisa mencerminkan menurunnya nilai-nilai demokrasi, karena hanya beda pendapat, pilihan, lalu dikenakan sanksi seperti itu," tandas Agung.
Ia menambahkan, hasil pertemuan ini akan disampaikan kepada DPP Partai Golkar dan diharapkan bisa ditindaklanjuti. Namun, Agung yakin Ical bisa mengetahui tentang hasil pertemuan ini dari media massa.
"Bentuk hasil pertemuan ini sebagai referensi ke DPP. Karena mungkin mereka sibuk, dengan adanya ini mungkin bisa diiingatkan untuk jangan main keras, tapi sebaiknya dirangkul," tukasnya.
Agung Laksono menyatakan, arah koalisi Golkar mendukung Prabowo-Hatta memang tidak bisa diubah. Namun, akibat keputusan itu, internal Golkar bereaksi keras.
"Kebanyakan adalah generasi muda yang melontarkan secara spontanitas. Namun di sisi lain, timbul keinginan atau niat, dengan alasan menegakkan partai atau mendisiplikan partai, bagi yang tidak menjalankan kesimpulan itu, maka ada sanksi pemecatan. Ini akan dibahas," ujar Agung.
Agung menilai ancaman pemecatan itu seharusnya tak dilakukan. Menurut dia, seharusnya partai menjaga keutuhan dan soliditas partai dan bukannya menghukum kadernya.
Selain itu, forum senior Partai Golkar juga akan membahas soal penegakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar terkait masa jabatan Ketua Umum.
Menurut Agung, seharusnya masa jabatan Aburizal selaku Ketua Umum habis pada tahun 2014.
"Kami hanya ingin menegakkan azas, aturan. Tidak perlu dipercepat, tidak perlu juga diperlambat. Sesuai jadwal saja, yaitu pada awal Oktober 2014," kata Ketua Umum Kosgoro yang akan maju dalam bursa Ketua Umum Partai Golkar itu.
Di dalam forum kali ini, hadir sejumlah politisi senior Partai Golkar seperti Fahmi Idris, Andi Matalatta, Paskah Suzetta, Aksa Mahmud, Yorrys Raweyai, Zainal Bintang, Ali Wongso, Rusdi Tahir, Oetoyo Oesman, Ridwan Hisjam. Ada pula tokoh muda, seperti Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso dan Ketua Umum AMPI Dave Laksono.
Rabu siang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan mengakui berbeda pendapat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Meskipun demikian, dia tidak ingin terjadi perpecahan dan tetap mendukung kepemimpinan Golkar.
Luhut mengungkapkan, setelah berbeda sikap dengan induk organisasi dalam hal dukung- mendukung calon presiden, dia mendapat banyak respons.
Sebagian besar, termasuk dari elite Partai Golkar, bernada menyokong sikapnya mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Bahkan ada yang mengajaknya menggalang kekuatan untuk menggulingkang Ical, sapaan Aburizal Bakrie dari tampuk pimpinan partai.
"Ada yang mengajak saya. Tapi saya tidak mau. Saya tidak setuju. Itu tidak baik, biarlah kepemimpinan partai berakhir pada waktunya," ujar Luhut dalam wawancara terbatas kepada Kompas TV dan Tribunnews.com di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu pagi.
Agung Laksono melanjutkan, dapat mengerti dan menghormati keputusan Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatan petinggi Golkar.
Agung meminta agar pengurus Golkar tak menganggap Luhut sebagai pembangkang karena memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kita harus hormati, Pak Luhut saya rasa sudah tidak perlu diajari lagi. Kalau dia punya pemikiran seperti itu, jangan dianggap sebagai pembangkangan," ujar Agung, sebelum pertemuan tokoh senior Golkar di Hotel JW Marriott.
Menurut Agung,  Luhut adalah seorang kader yang baik dan taat pada partai. Pengunduran diri Luhut ini, diakui Agung, seharusnya bisa menjadi hikmah bagi Partai Golkar.
"Ini adalah harga yang harus dibayar dalam sebuah demokratisasi di dalam partai," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Mahyudin mengatakan tunduk pada keputusan Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Partai akan menjatuhkan sanksi pada pengurus yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. pengurus Golkar harus
"Dalam organisasi itu ada aturan dan semua harus tunduk," kata Mahyudin, Selasa (20/5).  (tribunnews/aco/coz)

Rapat tersebut diikuti empat parpol pengusung Prabowo yakni Gerindra, PKS, PPP, dan PAN. Hal ini diperkuat lagi dengan penyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon Hary Tanoesoedibjo bergabung ke poros Gerindra.

https://id.berita.yahoo.com/tanpa-hary-tanoe-hanura-senasib-dengan-pbb-051931215.html