TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang ditunjuk KPU DKI Jakarta, banyak menemukan KTP pemilih yang berstatus pelajar, namun saat ini menjadi anggota TNI/Polri aktif.
Anggota TNI/Polri tidak diperkenankan mengikuti pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.
"KTP yang kami temukan seperti itu, tidak dimasukkan dan dicoret. Mungkin anggota TNI/Polri belum memperbarui statusnya. Status pelajar itu sebelum menjadi anggota TNI/Polri aktif," ujar Ketua Pokja Pemilih KPU DKI Jakarta Aminullah, Jumat (13/4/2012).
Menurutnya, bila ada DPS yang dicoret, maka harus ditulis dalam form A3.1 KWK. Form tersebut juga berlaku bila ada warga yang mengubah statusnya, seperti sudah menikah, janda, duda, atau berganti pekerjaan.
"Daftar pemilih tetap (DPT) baru kami tetapkan tanggal 22 Mei 2012. Dalam penetapan DPT, akan melibatkan stakeholder pemilu," jelas Aminullah.
Amin menjelaskan, penetapan DPT di tingkat PPS akan dilakukan rapat pleno terbuka pada 18 Mei 2012, yang dihadiri panitia pengawas lapangan dan tim kampanye masing-masing pasangan calon.
Bila ternyata tim kampanye menemukan ada pendukung yang belum masuk daftar pemilih, maka itu masih bisa dimasukkan.
"Kalau sudah ditetapkan tanggal 22 Mei, sudah tidak bisa dimasukkan lagi, kalau masih ada yang belum terdata," terangnya. (*)
VIVAnews – Wajah-wajah kader Partai Aceh yang menyesaki Lobby Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Senin malam, 9 April 2012, tampak sumringah saat menyambut kedatangan kandidat gubernur Aceh Zaini Abdullah, ke hotel itu. Beberapa di antara mereka merapat dan menciumi tangan mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini, satu per satu.
Ditemani mantan perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, Zaini datang untuk mendengarkan laporan hasil perhitungan suara cepat yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI). Dia juga hendak memberikan keterangan pada awak media atas proses pemungutan suara dalam Pilkada Aceh yang berlangsung sejak pagi.
"Terima kasih kepada rakyat Aceh, karena PA masih mendapatkan tempat di hati rakyat Aceh. Terima kasih untuk partai-partai nasional yang telah berkoalisi dengan PA, 16 partai yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu," katanya.
Hasil perhitungan suara cepat (quick count) menyatakan pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, pasangan yang diusung Partai Aceh, meraup suara terbesar dalam pemungutan suara Pilkada Aceh 9 April 2012 kemarin. Mereka menang di hampir seluruh wilayah di Aceh. Kandidat nomor urut lima itu menang telak dengan angka perolehan suara sebanyak 55.90 persen.
Urutan kedua perolehan suara dipegang pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan dengan jumlah perolehan suara 28.66 persen. Sementara urutan ketiga ditempati pasangan nomor urut tiga, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah dengan jumlah suara 7.54 persen. Darni Daud-Ahmad Fauzi berada diurutan ke empat dengan suara 4.23 persen dan Ahmad Tajuddin-Surianyah hanya memiliki suara sebanyak 3.67 persen.
Hasil perhitungan cepat yang dilakukan oleh Citra Publik Indonesia (CPI) juga tak jauh beda. Pasangan Zaini-Muzakir mendapat angka 54,40 persen, Irwandi-Muhyan 29,88 persen, Nazar-Nova 7,77 persen, Darni-Ahmad Fauzi 4,11 persen, dan Ahmad Tajuddin-Suriansyah 3,84 persen.
Zaini Abdullah adalah bekas menteri luar negeri GAM. Pria kelahiran Sigli, 24 April 1940 itu adalah pengikut pertama Deklarator GAM, Tgk Hasan Muhammad di Tiro. Dia lama menetap di Swedia setelah ikut mendeklarasikan GAM di Gunong Halimon Pidie pada 4 Desember 1976.
Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 1972 ini mengabdikan dirinya sebagai dokter pribadi Hasan Tiro. Zaini juga merupakan abang kandung dari Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah.
Sementara wakilnya, Muzakir Manaf adalah ketua Partai Aceh. Pria kelahiran Aceh Timur, 3 April 1964 adalah Panglima GAM. Jabatan itu disematnya setelah Tengku Abdullah Syafie, panglima GAM pertama, meninggal dunia dalam sebuah pertempuran di Jiem-jiem Pidie, pada tahun 2002 silam.
Selain Zaini-Muzakir sebenarnya ada satu kandidat gubernur bekas anggota GAM yang mencalonkan diri dalam Pilkada Aceh kali ini. Dia adalah Irwandi Yusuf, yang sebelumnya juga menjabat Gubernur Aceh. Irwandi tak didukung partai dan maju lewat jalur independen.
Suara mantan kombatan pecah. Mereka terbagi dalam dua kubu; pendukung PA dan pendukung Irwandi. Gesekan dua kubu juga mewarnai masa-masa sebelum pemilihan digelar. Kubu Irwandi yang paling banyak mendapat tekanan.
Dalam berbagai kampanye, Partai Aceh menyebut barisan Irwandi sebagai pengkhianat perjuangan. Begitu juga sebaliknya. Kelompok Irwandi menyebut Partai Aceh sebagai kelompok haus kekuasaan dan melakukan teror intimidasi terhadap masyarakat.
"Rakyat takut ada penculikan dan pembunuhan. Sampai rumah orang digedor-gedor supaya tidak memilih calon tertentu. Ada anggapan kalau orang ini tidak menang, maka perang lagi," kata Irwandi Yusuf usai memberikan hak suara di TPS 02 Lampriet Banda Aceh.
Perhitungan Cepat
Hasil perhitungan cepat Pilkada Aceh yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Citra Publik Indonesia (CPI) memang belum bisa memastikan pasangan Zaini-Muzakir memenangkan Pilkada Aceh. Tim pemenangan Seramoe Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, mempertanyakan kredibilitas dua lembaga itu.
"Kecilnya sampel TPS yang digunakan juga memperlihatkan dua lembaga survei dan pihak yang mengunakan hasil survei tersebut perlu dipertanyakan kredibilitasnya," kata Ketua Organizing Comite Seuramoe Irwandi-Muhyan, Muharram Idris, dalam siaran persnya.
Muharram mempertanyakan keabsahan data dua lembaga survei dengan jumlah sampel TPS yang terbilang kecil yakni hanya 300 dan 350 TPS saja. Sementara jumlah TPS di Aceh berjumlah 9.786 TPS. Dia mensinyalir lembaga survei itu disetir oleh kandidat tertentu.
"Pengumunan hasil itu kami yakini merupakan upaya pihak tertentu untuk mengacaukan kinerja KIP Aceh yang saat ini sedang menghitung perolehan suara masing-masing kandidat," ujarnya.
Saat ini, perhitungan suara resmi yang dilakukan KIP Aceh secara manual, masih dalam tahapan rekapituasi di tingkat pemilih Kecamatan (PPK). Dijadwalkan hasil perhitungan suara akan keluar pada 15 April 2012 mendatang.
Jika Zaini Menang
Saat ini Partai Aceh menguasai kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Jika hasil perhitungan resmi Pilkada Aceh yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tak jauh beda dengan hitungan cepat, maka legeslatif dan eksekutif di Aceh dikuasai Partai Aceh. Sang adik, Hasbi Abdullah, sebagai ketua DPRA. Sedang sang kakak, Zaini Abdullah, sebagai Gubernur Aceh.
Partai Aceh memang memiliki basis massa yang kuat dan ideologis. Selain karena bekas GAM, mesin politik partai juga bekerja dan terstuktur lebih baik. Apalagi dengan merapatnya bekas tiga Jendral TNI yakni Soenarko, Djali Yusuf dan Muhammad Yahya dalam barisan pemenangan Zaini-Muzakir.
"Ini adalah bagian dari satu keberhasilan proses strategi pemenangan yang dilakukan Partai Aceh. Mereka punya struktur, punya sistem, punya saksi, yang lebih baik dibandingan dengan Irwandi," kata analis Politik dan Keamanan Aceh, Teuku Ardiansyah.
Dia menilai Aceh memiliki tantangan pembangunan yang besar ke depan setelah terpilihnya pasangan ini. Karena apapun, kata Ardi, suatu keputusan yang diambil untuk menentukan arah pembangunan bersumber dari satu pintu, yakni Partai Aceh.
"Seluruh proses pembangunan Aceh kedepan menjadi utuhlah di tangan Partai Aceh. Ini menjadi tantangan bagi PA ketika perahu yang besar ini harus mampu mereka kendalikan dengan baik," ujarnya.
Ardi juga menilai besar kemungkinan hasil Pilkada Aceh akan disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab beberapa laporan dilapangan menyebutkan terjadi intimidasi terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu dan banyak saksi dari kandidat yang tak berani menjadi saksi saat pemungutan suara berlangsung.
"Kalau bicara gugatan, apakah tiap kandidat ini memiliki saksi di masing-masing TPS, memiliki data dari masing-masing TPS?" tanya Ardi. "Gugatan bisa sangat lemah dari segi pembuktian dokumen dalam hal perolehan suara jika tidak dilengkapi dokumen cukup dilapangan." (umi)
