Pengurus Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), M Fuad, saat audiensi mengatakan, isu adanya seks bebas dan pesta miras diterima beberapa hari lalu. Dalam acara tersebut diketahui akan diadakan pesta dengan biaya tiket masuk Rp 100 ribu hingga Rp 5 juta. Panitia Jogja Bike Rendesvous, bekerjasama dengan salah satu klub malam dan setiap peserta mendapatkan bonus miras.
"Kita sudah bertemu dengan panitia dan panitia membenarkan sudah ada 24 paket tiket yang terjual. Karena itu kami ingin tanyakan apakah acara itu masuk dalam ijin yang diberikan kepolisian," ujar Fuad. Ketua GPK Yogya, Deni menambahkan, jika benar pesta miras dan seks bebas itu ada, massa berjanji akan membubarkannya.
AKP Danang menjelaskan, bahwa perijinan langsung diberikan Polda DIY dan Mabes Polri. Polres Sleman, lanjutnya, hanya memberikan rekomendasi perijinan. Dalam perjanjian yang dibuat antara Polres Sleman dengan panitia kegiatan, disepakati beberapa hal. Antara lain dalam kegiatan tersebut tidak diperbolehkan membawa atau minum minuman keras. "Informasi adanya pesta miras baru kami dengar semalam. Jika itu benar adanya, maka acara kami bubarkan karena tidak sesuai dengan perjanjian," jelas Danang. (Ayu)
“Awalnya seperti masih takut, tapi lama kelamaan akhirnya akrab, hingga sekarang sepertinya tak mau dipisahkan,” ujarnya ketika ditemui di kediamannya, kemarin.
Keakraban kedua hewan berbeda jenis itu, tampak pada kebiasaannya yang makan, tidur hingga bermain bersama. Bahkan ketika seekor kambing milik Jumini melahirkan, si kera yang ia beri nama Mumun itu setia menunggu proses kelahiran hingga selesai. Pun demikian halnya ketika kambing tersebut dilepaskan di luar kandang, si kera ini menurut Jumini bisa menggantikan tugasnya untuk menggembala kambing. Padahal kera tersebut tidak pernah dikerangkeng maupun diikat dengan tali semacamnya.
“Seharunya kita malu, hewan saja bisa bersahabat, kenapa manusia masih saja ada yang saling bermusuhan,” tandasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
|
SLEMAN (KRjogja.com) - Petani tembakau di Kabupaten Sleman bakal meraup untung besar pada musim panen tahun ini karena harga sudah mencapai Rp 200 ribu per kilogram. Bahkan, ada yang bisa menjual Rp 225 ribu per kilogram.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Sleman, Suwarji menjelaskan harga tinggi itu untuk kualitas tembakau berkualias bagus atau tidak ada campuran. Sebab, masih ada petani yang curang mencampur gula atau daun saat merajang sehingga mempengaruhi kualitas rasanya. Padahal, kualitas panen tahun ini membaik sehingga diprediksi bisa meraup keuntunga hingga 150 persen
"Kalau begitu, petani menjual gula tidak kualitas tembakau. Padahal, tidak boleh begitu dan pabrik tidak akan membeli dari petani yang berlaku curang. Kondisi ini ada keluhan dari petani di daerah perbatasan karena harganya cuma Rp 80-125 ribu per kilogram, " ujarnya, Rabu (19/10).
Petani di Dusun Kramen, Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Tumijo mengaku mengalami penurunan harga tembakau menjadi Rp 120 ribu untuk kelas E dan Rp 170 ribu per kilogram untuk kualitas F. Sedangkan hasil petik pertama Rp 50 ribu per kilogram padahal ada petani yang bisa menjual di atas Rp 200 ribu. (Awh)
|
Koordinator Pembimbing Ibadah Haji Sleman, H Sukidi cokro Suwigyo menjelaskan para jamaah yang akan berangkat dimulai dari kloter 38 sebanyak 370 orang dan akan berangkat menuju ke Asrama Haji Donohudan Solo menggunakan 9 bus.
"Namun, baru diterbangkan menuju Jeddah pada Kamis (13/10) Pukul 20.00. Jumlah ini terbesar di DIY dengan usia tertua 91 tahun dan termuda 19 tahun. Sedangkan yang gagal berangkat ada empat orang karena sakit dan meninggal dunia." paparnya.
Menurut Sukidi jamaah yang meninggal, uangnya dikembalikan dan yang masih sakit diimbau menunda pelaksanaannya namun mendapat prioritas untuk tahun depan.
Sementara itu Sekda Sleman, Sunartono saat membacakan sambutan Bupati H Sri Purnomo meminta para calon haji menjadi teladan dan berdoa untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sleman sehingga lebih sejahtera. Yang penting, bisa menjaga kesehatan selama di tanah suci karena memasuki musim peralihan.
"Jangan memaksakan diri mencari keafdholan jika kondisi fisik tidak memungkinkan. Utamakan ibadah-ibadah yang nilainya wajib terlebih dahulu," jelasnya. (Dhi)
|
SLEMAN (KRjogja.com) - Beberapa elemen buruh di Sleman serta Forum Rakyat Korban Merapi memberikan pernyataan sikap terkait persoalan SD Srunen di Balai Desa Glagaharjo Cangkringan, Selasa (11/10). Elemen tersebut menilai Pemkab Sleman menghentikan dukungan terhadap proses pembelajaran SD Srunen.
Menanggapi hal tersebut Sekda Kabupaten Sleman, dr Sunartono M,Kes justru mempertanyakan maksud dibalik pernyataan sikap tersebut. Warga juga dihimbau waspada dengan oknum yang akan memperkeruh keadaan, karena diduga mereka bukan warga asli lereng Merapi. "Kami menghimbau kepada masyarakat disana (Merapi.red) supaya waspada. Ternyata ada orang atau pihak-pihak yang ingin memanfaatkan anak-anak (siswa SD Srunen.red) untuk kepentingannya," ungkap , Selasa (11/10).
Menurut Sunartono, proses pembelajaran di SD Srunen saat ini berjalan cukup lancar. Sekolah darurat di Banjarsari sebagai lokasi pembelaran SD Srunen juga diikuti 85 persen lebih peserta didik. "Hari ini yang masuk ada 123 anak dari total 149 peserta didik. Sedangkan yang mutasi ke SD Balerante ada 5 orang. Berarti kan para orang tua sudah sadar untuk pendidikan anaknya," imbuhnya.
Dipilihnya sekolah darurat di Banjarsari untuk pembelajaran sementara SD Srunen karena bangunan sekolah yang masuk kawasan larangan hunian. Hal ini juga sudah diperkuat dengan peraturan gubernur DIY. "Kan sudah jelas jika ada 9 dusun yang dilarang untuk hunian, termasuk infrastrukturnya. Makanya, proses pembelajaran dilakukan di sekolah darurat di lokasi aman, yakni Banjarsari itu," ungkap Sunartono.
Saat disinggung mengenai pihak-pihak yang diduga menunggangi kepentingan warga, Sunartono enggan mengomentari. Namun, pihaknya kembali menekankan supaya masyarakat turut waspada. "Warga itu sudah paham sebenarnya. Makanya sekali lagi, kami minta supaya waspada terhadap pihak-pihak yang berkepentingan," tandasnya. (Dhi)
|
Ketua Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas, Sukiman Hadi Wijoyo menegaskan, porsi RUUK DIY sudah bukan berada di pihak eksekutif, melainkan legislatif yaitu Komisi II DPR RI.
"Saya memang belum mendengar secara persis tentang Setgab yang ingin ikut campur ini. Tetapi kalau memang demikian, maka ini sudah tidak tepat. Jelas ada muatan politis," tegasnya kepada KRjogja.com, Minggu (3/4).
Setgab, lanjut Sukiman, merupakan lembaga bentukan partai koalisi pendukung pemerintah dan kedudukannya tidak memiliki dasar hukum. Karena itu biarkan Komisi II bekerja sesuai fungsinya apalagi DPR sering melakukan dengar pendapat sehingga mengetahui jelas keinginan masyarakat DIY.
"Bisa jadi, penjaringan aspirasi kemarin itu bakal percuma. Kalau pimpinan di atas inginnya begini, maka anggota yang dibawah ya harus ikut begini. Jadi sudah tidak aspiratif lagi jadinya," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, tim asistensi Keistimewaan DIY, Tavip Agus Rayanto, mencium adanya keinginan Setgab dalam membahas RUUK DIY. Hal ini bisa menjadi preseden buruk terhadap undang-undang bagi pemerintahan DIY karena penuh muatan politis. (Dhi)
 |
| |
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tavip Agus Rayanto mengatakan, keputusan untuk membangun bandara baru merupakan solusi krusial karena dalam beberapa tahun mendatang kapasitas penumpang (load factor) di Bandara Internasional Adusucipto tidak bisa dipertahankan. Selain itu, keberadaan bandara menumpang di lahan milik TNI Angkatan Udara.
"Hal ini memang harus segera direalisasikan. Kapan mulai pembangunannya, masuk dalam program jangka menengah karena keterbatasan pendanaan," katanya saat ditemui di Hotel Sahid Raya Yogyakarta, Senin (7/3).
Pemerintah, kata Tavip tidak sanggup merealisasikan proyek bila mengandalkan dari APBN dan harus melalui sharing dengan pihak lain. Dan, daerah harus menyusun sub Feasibility Study (FS) hingga syarat komplit yang lain. Sedangkan investor yang berniat menggarap proyek itu dari India dan konsorsium 16 perusahaan asal Ceko.
"Sebelum dana dikucurkan, mereka (Investor India) minta jaminan dari pemerintah baik dalam profit, regulasi maupun aspek persyaratan yang lain," pungkasnya. (Fir)
|
Salah satu warga, Sunarto menjelaskan, kedatangan warga kali ini hanya untuk menegaskan keinginan warga. "Ya meskipun kemarin sudah diutarakan, namun tidak ada salahnya jika kami utarakan kembali. Biar kami ini bisa ditangani dengan cepat," akunya saat diterima Camat Cangkringan, Samsul Bakri di Pendopo Pemkab Sleman.
Beberapa persoalan tersebut menyangkut jadup, dana pengganti ternak, shelter serta penanganan masa tanggap darurat. Namun, ada satu yang kini menjadi kegelisahan warga, yakni terkait pengurusan sertifikat maupun surat-surat penting lain.
"Masak, mau ngurus surat motor seperti STNK, BPKB serta sertifikat tanah ada yang menarik uang sampai Rp 1 juta. Lha, kami inikan sudah tidak punya apa-apa lagi," imbuh Sunarto.
Menanggapi kedatangan warga lereng Merapi ini, Samsul Bakri berharap agar warga bisa sabar. Pasalnya, semuanya sudah diproses Pemkab Sleman agar pemerintah pusat bisa segera bertindak cepat.
"Permasalahan warga korban erupsi Merapi itu sangat kompleks. Apa yang disampaikan tadi itu sudah kami terima semua. Jadi, kami minta semuanya bersabar. Satu persatu kita selesaikan," jawabnya.
Terkait dengan pengurusan surat-menyurat, Samsul menambahkan, hal itu tidak perlu biaya. Hanya saja, khusus untuk surat bermotor ada regulasi sendiri.
"Untuk sertifikat tanah, Badan Pertanahan sudah membuat program, jadi pasti akan ditangani. Sedang untuk KTP, surat nikah serta surat lain, silahkan datang ke Kecamatan, gratis. Kalau STNK, BPKB dan surat bermotor lainnya, sedang ditangani kepolisian karena ada regulasi sendiri agar tidak terjadi plagiasi atau duplikasi," paparnya.
Sebelumnya, warga yang mendatangi kantor Pemkab Sleman ini digeledah identitasnya. Warga yang berasal dari luar Cangkringan tidak diperkenankan masuk. Hal ini untuk mencegah adanya provokasi bagi korban erupsi Merapi. (Dhi)
|
Kepala Dinas Kesbanglinmas dan Penanggulangan Bencana Sleman, Urip Bahagia menjelaskan, aliran sungai yang berhulu ke Merapi dan dinilai paling berbahaya ialah Kali Opak. "Selain material yang menumpuk di hulu sungai sangat banyak, di Kali Opak juga tidak ada dam pengendali seperti yang ada di Kali Gendol," terangnya di Sleman, Selasa (4/1).
Oleh karena itu, pasca banjir lahar dingin hebat yang terjadi Senin (3/1) kemarin sore, pihaknya akan memasang lampu soklai di beberapa titik. Diantaranya di dekat Mapolsek Cangkringan, Dusun Geblok, Panggung, Bronggang, Kopeng dan dusun lain. "Hal ini untuk memantau kerawanan banjir lahar dingin. Jadi, di tempat tersebut akan ada orang yang memantau jika puncak Merapi turun hujan," imbuh Urip.
Saat disinggung mengenai alarm banjir lahar dingin atau Early Warning System (EWS) yang dipasang di beberapa titik, Urip menjelaskan, semua sudah tidak berfungsi alias rusak. "Mengapa kita pasang lampu soklai untuk memantau hujan, ya karena EWS sebagai peringatan jika terjadi hujan lebat sudah rusak semua," ungkapnya.
Disamping itu, pihaknya juga memperingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Khususnya bagi warga Dusun Salam, Wukrisari serta Dusun Krajan dan Teplok Argomulyo. Pasalnya, ketiga dusun tersebut berada di bantaran Kali Opak. (Dhi)
 |
| |
Anto, salah seorang warga Jetis, Argomulyo, Cangkringan, Sleman menduga-duga, fenomena matahari cincin atau Halo ini ada kaitannya dengan bencana lahar dingin Gunung Merapi yang menerjang kawasan Cangkringan, Senin (3/1) kemarin. "Jangan-jangan ini pertanda akan terjadi bencana lagi. Mungkin banjir lahar dingin bisa lebih besar dari yang kemarin," kata Anto cemas.
Warga lain, Nugroho juga menyatakan hal yang sama. Kejadian alam yang baru pertama kali dialaminya ini juga menyisakan teka-teki baginya. “Ini pertanda sesudah atau sebelum bencananya ya? Semoga saja ini hanya kejadian alam biasa,” ujarnya.
Fenomena Halo juga terlihat jelas dari kawasan Bantul. Peristiwa matahari cincin ini mangingatkan Edi, warga Kasihan, Bantul akan fenomena awan cirus atau awan vertikal yang terlihat di langit Bantul beberapa hari sebelum gempa bumi di Bantul 27 Mei 2006 lalu.
“Pertanda ini seperti fenomena awan lurus sebelum gempa bantul terjadi. Namun semoga ini bukan pertanda apa-apa dari alam,” katanya.
Sementara itu, Badan Meteorolgi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta menjelaskan, matahari cincin tersebut terbentuk karena adanya awan stratus, yakni butiran-butiran air sisa hujan yang terbiaskan oleh sinar matahari, sehingga membentuk partikel seperti pelangi. Jangkauan fenomena Halo juga meluas, sehingga dapat secara jelas di wilayah DIY dan sekitarnya.
"Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan kegempaan atau bencana lainnya. Biasanya setelah hujan yang disusul oleh panas sehingga butiran air di atas itu membias oleh sinar matahari," jelas Staf Data dan Informasi BMKG Yogyakarta, Bambang Subadio. (Dhi)
|
Tingkat kerawanan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Sleman, kata Odang, sudah sangat tinggi dan meresahkan. Kewaspadaan seperti inilah yang selalu jajaran Polda DIY kedepankan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
"Kesalahpahaman sebenarnya. Andai korban itu tidak lari saat didekati petugas, maka penembakan tidak akan terjadi. Curanmor di Sleman itu kan tinggi, maka melihat geliat yang mencurigakan, petugas pasti bergerak," tegasnya di Mapolda DIY, Kamis (23/12).
Odang mengatakan, kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh Polda DIY. Korban yang terkena tembakan pun langsung diberi perawatan. "Kondisinya saat ini sudah baik. Petugas juga sudah kami mintai keterangan. Kalau nanti ada kesalahan, maka akan dikenai sanksi. Tetapi, prosedur penembakan sudah sesuai," imbuh Ondang.
Sementara itu, Kapolres Sleman, AKBP Irwan Ramaini menambahkan, sebelum melakukan penembakan, anggotanya sudah terlebih dahulu menyebutkan identitasnya sebagai anggota Polisi. Tembakan peringatan dari petugas juga tidak diindahkan, justru mahasiswa tersebut malah lari. "Melihat seperti itu kan sangat mencurigakan," imbuhnya.
Pada saat itu, kata Irwan, ada empat orang mengendarai sepeda motor di kawasan Cepit, Gejayan, Depok, Sleman. Salah satu sepeda motor jenis Kawasaki Ninja dituntun dan petugas yang kebetulan tengah patroli mencoba untuk menghentikan keempat orang tersebut, namun mereka justru lari.
Saat diteliti, Irwan menambahkan, ternyata kendaraan Ninja tersebut tidak lengkap sehingga terkesan motor curian. Karena curiga dan tidak ingin pelakunya lari, petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Merasa tidak diindahkan, petugas mengarahkan tembakan ke bagian kaki namun mengenai punggung yang tembus ke dada.
Oleh petugas di lapangan, korban langsung dilarikan ke RS dr Sardjito saat itu juga untuk mendapatkan perawatan. Humas RS dr Sardjito, Trisno Heru Nugroho juga membenarkan adanya seorang korban yang menderita luka tembak masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS dr Sardjito pada Rabu (22/12) dini hari.
“Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan proyektil dalam tubuh korban, namun memang terdapat luka bekas tembakan di punggung kiri bawah tembus ke dada kiri bawah,” katanya kemarin.
Diberitakan sebelumnya, korban tembak tersebut diketahui bernama Widiarto alias Ndaru (22), mahasiswa asal Pacitan yang kini kuliah pada Jurusan Hubungan International (HI), UPN Veteran Yogyakarta. Pihak keluarga merasa tidak terima atas kejadian tersebut dan menyatakan pihak Polisi telah melakukan tindakan salah tembak kepada Ndaru. (Dhi)
|
Juru bicara Kawulo Ngayogyokarto, M Ariesman Herususeno mengungkapkan, perjuangan rakyat Yogyakarta yang sudah begitu santun ternodai dengan ucapan seorang guru besar yang itu juga pernah hidup di Yogyakarta. "Kita semua sakit hati. Apa maksud pernyataan Pak Ichlasul Amal yang menyebut pendukung Kraton sebagai PKI. Apa kita ini bertindak anarkis, menculik pejabat serta mendirikan negara sendiri," tandasnya.
Warga meminta kepada Ichlasul Amal untuk segera meminta maaf kepada rakyat Yogyakarta melalui media. Jika hal itu tidak dilakukan, maka warga meminta mantan rektor UGM ini angkat kaki dari Yogyakarta. "Tentu kami akan sowan kembali ke sini. Bertemu langsung dengan beliau dan meminta penjelasan, maunya Pak Ichlasul Amal ini apa. Bukan orang Yogyakarta kok bikin keruh," imbuh Ariesman.
Beberapa waktu lalu, Ichlasul Amal dengan terang-terangan menyatakan kepada media massa, aksi turun ke jalan ribuan warga Yogyakarta yang ingin mendengarkan sidang Paripurna DPRD DIY, seakan mengingatkannya pada gerakan PKI. Pernyataan kontroversial tersebut langsung menyulut reaksi warga Yogyakarta dan mempertanyakan maksud ucapannya tersebut.
Dalam aksinya di rumah Ichlasul Amal, massa Kawulo Ngayogyokarto ini hanya ditemui oleh penjaga rumah. Dari penuturan penjaga rumah, Ichlasul Amal saat ini tengah berada di luar kota. Kawulo Ngayogyokarto pun hanya menitipkan pernyataan mereka agar disampaikan kepada Ichlasul Amal sekembalinya dari luar kota. (Dhi)
|
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Sleman, Kriswanto mengatakan, pelibatan warga lereng Merapi tersebut melalui program padat karya rekonstruksi. "Pemkab mengusulkan dana sekitar Rp 880 juta untuk padat karya infrastruktur kepada pemerintah pusat melalui BNPB. Setelah pengajuan ini disetujui, maka akan segera kami realisasikan," tandasnya usai rapat dengan jajaran Gubernur DIY di Pemkab Sleman, Rabu (8/12) siang.
Secara tekhnis, padat karya tersebut akan dikoordinir oleh camat hingga dukuh setempat. Intinya, warga dapat diperdayakan dan mendapatkan hasil dari kegiatannya tersebut. "Yang penting itu, pengungsi bisa kerja dan mendapat uang tunai. Tidak ada persayaratan khusus, namun diprioritaskan bagi pengungsin yang rumahnya hancur," imbuh Kriswanto.
Nantinya, padat karya akan dilakukan di 26 titik lokasi rekonstruksi. Masing-masing lokasi akan menyerap 80 tenaga kerja. "Lokasinya di daerah yang terkena bencana. Padat karya tersebut akan berlangsung selama 18 hari. Untuk kapan mulainya, kami masih menunggu dana usulan itu cair dulu. Doakan biar cepat turun," jelas Kriswanto. (Dhi)
|
Salah satu warga, Wiryono mengaku senang bisa kembali ke kampungnya. "Kemarin saya di tampung di STIE YKPN dengan warga yang lain. Meski kemarin juga sering melihat rumah, tetapi sekarang lebih senang lagi karena bisa tidur di rumah dengan tenang," ujar Wiryono di halaman rumahnya.
Kendati demikian, dirinya masih bingung untuk melakukan aktifitas ekonomi. Pasalnya, mesti masih memiliki hewan ternak, namun kondisi hewan masih stress. "Belum tahu mau ngapain. Jalani dulu saja, semoga nanti ada jalan," imbuhnya.
Sementara itu, di Balai Desa Umbulharjo kini juga kembali menjadi barak pengungsian baru. Sebagian besar warga yang rumahnya hancur, di tampung di Balai Desa hingga pembangunan shelter selesai.
"Karena kondisi sudah aman, maka warga kami boleh kembali ke rumah. Sedang, yang rumahnya hancur, sebagian ialah warga Pangukrejo. Mereka kami tampung disini dulu," ungkap Kepala Desa Umbulharjo, Bejo Mulyo.
Terkait dengan kepulangan warganya ini, Bejo berharap pemerintah bisa memberikan bantuan dana stimulan untuk mendorong perekonomian warga. Selain itu, pemenuhan air bersih serta sarana listrik yang masih terputus bisa segera diusahakan. "Yang terpenting bagi warga kami yang sudah di rumah, ialah penataan kawasan. Banyak akses yang masih terputus dan butuh alat berat untuk menata kembali," tandasnya. (Dhi)
|
Kepala Dirjen Dikdasmen, Prof Suyanto P,hD mengungkapkan, anggaran tersebut diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK). "Dana ini sudah bisa langsung digunakan mulai saat ini juga. Karena, ini merupakan anggaran tahun ini," ungkapnya di sela pemberian dana rehabilitasi sekolah di Pakem, Minggu (5/12).
Suyanto menambahkan, penggunaan dana tersebut hanya diperuntukkan bagi rehabilitasi sekolah. Sedangkan untuk pengadaan barang, akan dianggarkan pada tahun depan. "Semua harus untuk membangun sekolah yang rusak. Pengalaman pada bencana lalu, maka saya optimis, pembangunan bisa selesai tahun ini juga," imbuhnya.
Selain menyerahkan anggaran untuk rehabilitasi sekolah, pihaknya juga memberikan bantuan beasiswa bagi 150 anak. Masing-masing anak mendapatkan beasiswa sebesar Rp 360 ribu pertahun.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sleman, Suyamsih menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk merehabilitasi sekolah di wilayahnya mencapai Rp 4,8 miliar. Masing-masing untuk SD sebanyak 7 buah, SMP sebanyak 3 buah, SMK/SMA sebanyak 6 buah. "Semuanya berlokasi di Pakem, Turi dan Cangkringan. Dalam waktu 1 hingga 2 hari mendatang, dana tersebut akan kami cairkan," jelasnya. (Dhi)
|
"Anggaran dialokasikan untuk empat kabupatan yang bencana erupsi Gunung Merapi. Dana ini diharapkan bisa dimanfaatkan di wilayah Sleman, Boyolali dan Magelang. Program padat karya sendiri akan berlansung mulai Desember 2010 sampai April 2011. Untuk tahap awal sampai akhir Desember ini kita gunakan dulu dana siap pakai khususnya dialokasikan bagi tenaga tidak berkeahlian," kata Deputi Menko Kesra Bidang Koordinator Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Sujana Royat, di media center BNPB, Sabtu (4/12).
Sujana menjelaskan pada Januari - April 2011 dialokasikan dana hibah dari beberapa lembaga donor internasional yang besarannya mencapai 30 juta dollar AS. Dana tersebut sebagian juga dialokasikan untuk padat karya di Mentawai dan Papua.
"Selain itu untuk mendukung pelaksanaan kedepan, kami menginstruksikan pada 17 kementerian bisa melakukan revisi alokasi dana DIPA untuk membantu program padat karya ini. Dana tersebut yang akan digunakan untuk cash for work sesuai bidang kerja kementerian masing-masing," katanya.
Karena itu, Kabupaten diminta mengajukan proposal berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Proposal tersebut akan diverifikasi untuk menentukan besaran dana yang akan diberikan. Saat ini, Kabupaten Sleman mengajukan 26 paket dengan Hari Orang Kerja (HOK) 18 hari, Magelang 105 paket HOK 18 hari, Klaten 10 paket HOK 14 hari dan Boyolali 15 paket HOK 15 hari.
"Kami mengharapkan di tiap program agar diberikan sistem pengupahan per hari. Besaran upah sudah ditentukan yakni Rp30 ribu per orang per hari untuk tenaga tidak berkeahlian, Rp50 ribu untuk tenaga keahlian menengah dan Rp70 ribu untuk mandor atau yang punya keahlian teknis," tuturnya.
Sujana menambahkan program padat karya ini disusun dengan berbasis dusun. Maksudnya, setiap kepala dusun diminta untuk melaporkan siapa saja penduduknya yang berhak untuk mengikuti padat karya. Misalnya pembangunan sederhana sarana dan prasarana umum yang dilanjutkan dengan program kementerian sesuai bidang, misalnya perbaikan gedung sekolah untuk kementerian pendidikan. (Ran)
|
"Kini saatnya kita bangkit. Mari kita gerakkan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, menggerakkan roda perekonomian dan saling bantu membantu memajukan kehidupan," ujarnya saat ditemui KRjogja.com di barak Stadion Maguwoharjo, Sabtu (4/12) siang.
Bupati menjelaskan tidak melarang warga kembali ke rumahnya masing-masing dan bagi warga yang rumahnya hancur dianjurkan untuk tetap di pengungsian. Namun, tetap meminta waspada. "Silahkan, kami juga akan memfasilitasi untuk kembali ke rumah. Tetapi, jangan lantas merasa aman. Kondisi masih siaga, jadi semua harus tetap waspada," imbuhnya.
Terkait soal jatah hidup (jadup) bagi para penggungsi selama masa rekonstruksi, Sri Purnomo menegaskan tidak akan memberikannya, namun diganti dalam bentuk barang seperti beras dan bahan makanan. Dan, meminta warga mengutamakan kebersamaan untuk membangun kehidupan baru.
"Saat ini kami prioritaskan untuk warga yang rumahnya hancur agar bantuan kepada mereka bisa mengalir. Bagi yang rumahnya masih berdiri, mari kita bersama membangun lagi," tandasnya. (Dhi)
 |
| |
Salah satu peternak asal Dusun Balong, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Triyono mengaku jika pemerintan pernah menjanjikan akan membeli ternaknya yang mati terkena erupsi. Namun, belum sempat janji tersebut direalisasikan, pemerintah justru merubah kebijakan.
"Saya punya sapi perah 4 ekor dan semuanya mati kena lahar. Dulu memang mau diganti uang, tapi belum pasti berapa jumlahnya. Sekarang saya malah baru dengar kalau sapi yang mati itu diganti dengan sapi hidup," ujarnya saat berada di barak pengungsian Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis (2/12) pagi.
Terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru tersebut, Triyono pun hanya manut saja. Yang penting, lanjut Triyono, pemerintah bisa segera merealisasikan dalam bentuk nyata. "Kalau memang demikian, berarti ada tanggung jawab dari pemerintah. Saya sih sebenarnya manut saja. Lha wong ini semua adalah bencana. Tetapi kalau pemerintah sudah menjanjikan, mbok ya segera dinyatakan," ungkapnya.
Sementara itu, peternak lain, Paijo menambahkan, mekanisme penggantian ternak mati dengan ternak yang hidup juga harus diperhatikan. Peternak lereng Merapi akan semakin terbebani jika ternak hidup yang diberikan pemerintah kondisinya tidak sehat. "Saya juga ikut saja dengan kebijakan pemerintah itu. Tetapi, jenis ternaknya harus sesuai dengan yang mati. Dan juga harus sehat," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah diharapkan juga memikirkan kandang ternak yang turut roboh. Sebagian besar peternak yang hewannya mati, sudah tidak memiliki kandang yang layak pakai. "Nanti kalau sudah diganti dengan ternak baru, masalah yang muncul itukan ditaruh mana. Untuk sementara mungkin bisa dititipkan saudara. Kalau mau membangun sendiri, kami inikan sudah tidak memiliki harta," harap Paijo. (Dhi)
|
Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan KPPBC Yogyakarta, Handoko menjelaskan, pemegang passport nomor B-2023096 tersebut ditangkap setelah sebelumnya melakukan penerbangan dari Bandara Kuala Lumpur Malaysia menuju Adisucipto Yogyakarta dengan menggunakan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK-594. Setelah turun dari bandara dan saat melalui pemeriksaan X-Ray, dalam tas pelaku terdeteksi membawa barang yang mencurigakan.
"Setelah kita analisis terhadap passenger list, lalu kita perkuat dengan pemeriksaan X-Ray. Ternyata terdeteksi adanya barang terlarang yang dibawa NTH ini," jelas Handoko di kantornya.
Sabu atau metamfetamine tersebut, ungkap Handoko, diselipkan ke dalam empat buah sol sepatu. Dua buah sepatu (sepasang sepatu kiri dan kanan. red) dipakai pelaku, sementara sepasang lagi dimasukan kedalam tas miliknya.
Dari pemeriksaan petugas, Nguyen Thi My Nanh mengaku bertindak sebagai kurir yang bertugas menyerahkan barang haram tersebut kepada salah seorang di Yogyakarta. "Ini modus yang baru pertama kali di Yogyakarta. Barang tersebut sudah kita amankan. Hasil pemeriksaan laboratorium, positif metamfetamine atau sabu-sabu,” tegas Handoko.
Untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, pihak KPPBC Yogyakartamenyerahkan pelaku kepada Polda DIY. Atas perbuatannya, Nguyen Thi My Nanh terbukti telah melanggar UU Nomor 35 tahun 2009 pasal 113 ayat (2) tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun atau hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati.
Sementara itu, tercatat sepanjang tahun 2010 setidaknya pihak KPPBC Yogyakarta telah berhasil menggagalkan empat kali usaha penyelundulan narkoba di Bandara Internasional Adisucipto Yogyakarta. Dari keempat penyelundupan tersebut, kesemuanya merupakan penerbangan yang berasal dari Bandara Kuala Lumpur Malaysia.
"Kejadian yang sebelumnya juga via Malaysia dan dengan pesawat yang sama pula. Sebelumnya kami sudah menyampaikan kejadian ini agar ada penanganan international masing-masing negara," tandas Handoko. (Dhi)
|
Lurah Desa Kepuh Harjo, Cangkringan, Sleman, Heri Suprapto menjelaskan, sejak erupsi Merapi tahun 2006, warga sudah memiliki konsep untuk dapat mengelola pasir Merapi. Namun demikian, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman belum mengabulkan hal tersebut, sehingga pasir justru menguntungkan pihak lain (luar Sleman. red) yang mengeksploitasi pasir Merapi secara besar-besaran.
“Yang kami takutkan, deposit pasir Merapi terus menjadi bancakan warga daerah lain. Kami inginnya diberi wewenang mengelola pasir. Kami manut, jika harus nyetor berapa persen untuk Pemda. Namun jangan sampai warga setempat hanya jadi penonton dan tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai pengelolaan retribusi penambangan diserahkan ke pihak ketiga, yang itu-itu saja, padahal pasir itu merupakan hak warga,” terang Heri di posko SAR DIY di Sinduadi, Mlati, Sleman, Jumat (3/12).
Hal senada diungkapkan Lurah Glagahharjo, Cangkringan, Sleman, Suroto. Menurutnya, bila pasir dapat dikelola warga, maka perekonomian warga lereng Merapi akan cepat pulih. Namun bila tidak, maka pemulihan ekonomi warga akan memakan waktu lama. “Pemerintah seharusnya tahu dan tanggap keadaan kami. Saya sendiri kini tidak punya tampat tinggal. Seharusnya pemerintah bisa mengijinkan pasir ini untuk rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, budayawan Emha Ainun Najib atau Cak Nun yang turut mendampingi para lurah menegaskan, saat ini yang dibutuhkan warga Merapi bukanlah bantuan dari pihak manapun, melainkan hak untuk mengelola pasir Merapi. Menurutnya, warga Merapi akan dapat berdiri sendiri tanpa dibantu pihak manapun, bila memiliki hak mengelola pasir Merapi.
“Hak demokratis warga atas Merapi jangan sampai dihalangi pemda atau pemerintah pusat. Para lurah harus membentuk paguyuban dan harus segera sowan ke Ngarsa Dalam (Sultan. red), untuk dapat ngomong ke bupati dan akan saya antar. Ini penting, karena di perda kan sudah jelas, bahwa hak pengelolaannya ada pada kepala desa. Kalau dengan Ngarsa Dalem tidak bisa, ya akan saya coba ngulon-ngulon (ke pemerintah pusat. red),” tegasnya. (Den)
